Menurut Sila, penguasaan corporate strategy penting untuk membangun pola pikir strategis, menetapkan prioritas, mengoptimalkan sumber daya, dan memperkuat sinergi organisasi. Strategi tersebut perlu didukung komunikasi efektif dan arah organisasi yang jelas. Karena itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan Program Advocaat Generaal. Karenanya pelatihan ini merupakan investasi untuk memperkuat profesionalisme JPN.
Kepala Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja Biro Perencanaan, Rudi Pradisetia Sudirdja, menambahkan corporate strategy sektor publik digunakan untuk menghubungkan mandat organisasi dengan prioritas, menyelaraskan kontribusi antara unit, mengarahkan sumber daya, dan menilai hasil.
Kerangka ini melengkapi instrumen perencanaan yang telah digunakan instansi pemerintah, seperti Renstra, Renja, serta rencana kerja dan anggaran. Perencanaan strategis menetapkan sasaran dan indikator. Sedangkan corporate strategy membantu organisasi menentukan prioritas, menyusun urutan kerja, dan memastikan setiap unit berkontribusi terhadap sasaran bersama.
“Corporate strategy tidak menggantikan Renstra. Sebaliknya, melengkapi perencanaan strategis yang sudah kita kenal, dengan memastikan seluruh unit memilih prioritas yang sama dan mengarahkan anggaran ke kegiatan yang benar-benar menggerakkan sasaran,” ujar Rudi.
Ia merujuk pada konsep public value Mark H. Moore dalam Creating Public Value (1995), yang menekankan bahwa lembaga publik perlu menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Strategi menurut kerangka tersebut, perlu memiliki nilai publik, memperoleh dukungan pihak yang memberikan mandat dan anggaran, serta didukung kapasitas organisasi untuk melaksanakannya.
Sementara itu, Kepala Subbagian Tata Laksana Muh. Ibnu Fajar Rahim memperkenalkan Pedoman JAM Datun Nomor 6 Tahun 2026 sebagai acuan pengelolaan kegiatan strategis di lingkungan Datun.
Pelatihan dan sertifikasi komunikasi publik
Pada malam hari pertama, peserta mengikuti kelas mengenai SWOT Analysis menuju Corporate Strategy dan Corporate Strategy di lingkungan lembaga publik, antara lain bersama ahli corporate strategy Musa Al Kadzim. Hari kedua dan ketiga difokuskan pada komunikasi publik. Mencakup penyusunan naskah kehumasan, publikasi, pembuatan konten digital, pengelolaan opini publik, penanganan krisis komunikasi, serta penguatan reputasi lembaga.
Pada hari terakhir, peserta menjalani uji kompetensi sertifikasi komunikasi publik oleh LSP Humas Global melalui demonstrasi berdasarkan enam unit Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan wawancara.
Melalui pelatihan ini, JAM Datun berharap JPN mampu merumuskan strategi kelembagaan dan mengelola komunikasi publik secara profesional untuk mendukung transformasi Kejaksaan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
