Dirjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Reyna Usman, menyebut Kemenakertrans mendesak konsorsium asuransi TKI agar menjalankan kewajibannya dengan cepat. Yaitu menyelesaikan klaim berbagai kasus TKI yang belum selesai dan menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Seperti kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), kecelakaan kerja dan berbagai masalah lainnya yang dialami TKI agar segera diinvetarisasi serta diselesaikan.
Sampai saat ini Kemenakertrans mencatat beragam penyelesaian kasus pembayaran klaim asuransi TKI yang telah diinventarisasi. Misalnya, klaim 24 TKI atas resiko meninggal dunia dan 11 klaim resiko sakit. Ada juga 1 klaim resiko TKI yang mendapat kekerasan fisik (pemerkosaan), 42 klaim resiko PHK sepihak dan 29 klaim resiko pemulangan TKI yang bermasalah. Mengingat jumlah klaim yang tak sedikit, Reyna meminta konsorsium TKI dan pelayanan khusus kantor cabang di daerah meningkatkan kinerja.
Menurut Reyna layanan tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap keberlangsungan program asuransi TKI. “Kita juga mengharapkan kemudahan dalam pelayanan konsorsium TKI ini lebih meningkat,” kata dia dalam rilis yang diterima hukumonline, (01/3).
Setelah melakukan evaluasi klaim tersebut, Reyna melanjutkan, para TKI yang sudah selesai mengajukan proses klaim itu karena sesuai dengan prosedur. Sementara, bagi yang bermasalah dalam proses itu, menurut Reyna terjadi karena terdapat beberapa administrasi yang belum dipenuhi. Misalnya, surat keterangan dari RS di negara tempat TKI bekerja. Oleh karenanya, Reyna meminta agar konsorsium asuransi TKI segera menyelesaikan masalah itu dengan mempermudah proses klaim tersebut.
Sebagai upaya mewujudkannya, Reyna mengatakan Kemenakertrans selalu berkoordinasi dengan pihak asuransi karena hal itu merupakan kewajiban perusahaan asuransi. Selain itu, Kemenakertrans juga melakukan tekanan kepada perusahaan asuransi. Walau begitu Reyna mengakui program tersebut tetap jalan dan terus disempurnakan, terutama menyangkut adnimistrasi. “Keputusan menteri juga akan dievaluasi untuk mempermudah bagaimana pelaksanaan klaim asuransi itu,” tuturnya.
Terpisah, menurut anggota Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Timboel Siregar, perlindungan untuk TKI mestinya dicakup dalam BPJS agar perlindungan terlaksana dengan komprehensif. Dia mengingatkan, Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan (Perpres Jamkes) mengamanatkan agar penyelenggaraan BPJS Kesehatan untuk TKI dituangkan dalam peraturan yang mengelola TKI.
Mengingat saat ini DPR sedang merevisi UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di LuarNegeri (PPTKLN), Timboel berpendapat kondisi itu tepat untuk memasukan ketentuan program Jamkes untuk TKI. Timboel melihat hal itu sebagai salah satu syarat utama agar TKI dapat dicakup dalam BPJS. “Artinya, BPJS bisa berlaku untuk TKI kalau amandemen UU PPTKLN mengatur tentang hak TKI atas Jaminan Sosial,” katanya kepada hukumonline lewat pesan singkat, Jumat (01/3).