Penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat yang diduga dilakukan Australia menunjukan betapa minimnya sistem pengamanan informasi dan komunikasi. Lembaga Sandi Negara (Lemsasneg) sebagai institusi yang menangani saluran informasi negara diminta membuat sistem pengamanan informasi agar tidak dapat disadap oleh pihak manapun.
“Komisi I memberi perhatian terhadap Lemsasneg dengan mendorong mereka untuk membangun sistem persandian nasional,” ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Selasa (19/11).
Menurut Mahfudz, Lemsasneg merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi mengamankan sistem informasi dan data di lembaga pemerintahan. Sayangnya, perhatian negara terhadap sandi negara belum maksimal sehingga sistem persandian yang dibangun Lemsasneg belum dapat diakses semua lembaga pemerintah di pusat dan daerah.
Dikatakan Mahfudz, kesadaran terhadap keamanan sistem informasi dan komunikasi belum merata. Selain itu, bukan tidak mungkin adanya keengganan bila sistem informasi lembaga tertentu dicampuri oleh Lemsasneg. Padahal, kata Mahfudz, fungsinya demi pengamanan informasi dan data agar tidak dijebol pihak luar.
Ia berharap dengan penguatan yang dilakukan Komisi I terhadap Lemsasneg mendapat respon seimbang dari pemerintah. Dengan begitu, terdapat koordinasi yang baik di lembaga pemerintahan agar memasukan sistem pengamanan informasi data. Selain itu, Lemsasneg diminta terus mengembangkan sistem pengamanan saluran informasi data.
Wakil Ketua Komisi I Ramadhan Pohan menambahkan, selain mengembangkan sistem pengamanan informasi data, Lemsasneg diharapkan mampu menciptakan peralatan sendiri. Setidaknya dengan peralatan buatan dalam negeri akan menyulitkan pihak luar untuk menembus sistem informasi data dalam negeri.
“Kita harus pagari informasi kita. Sudah saatnya berikan kepercayaan yang lebih kepada Lemsasneg untuk buat peralatan produk anak bangsa sendiri,” ujarnya.