Berbeda dengan sejumlah tersangka lain dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, nama Putri Candrawathi belum juga dilakukan penahanan di tingkat penyidikan (kepolisian). Belum lama ini, berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung. Peralihan kewenangan penahanan bakal berpindah tangan ke jaksa penuntut umum. Lantas, apakah jaksa bakal melakukan penahanan terhadap Putri?
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana mengatakan kewenangan penahanan ada di masing-masing tingkat pemeriksaan. Pertama, penahanan di tingkat penyidikan dapat dilakukan penyidik demi kepentingan penyidikan. Kedua, penahanan di tingkat penuntutan selama 20 hari, serta dapat diperpanang 2 kali untuk 30 hari sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) KUHAP.
Tapi, soal ditahan tidaknya seorang tersangka di tingkat penyidikan atau penuntutan menjadi ranah masing-masing penyidik atau penuntut umum. Sebab, lagi-lagi penahanan harus terdapat alasan objektif dan subjektif. Menurutnya, soal ditahan tidaknya Putri di tahapan penuntutan, menjadi kewenangan jaksa penutut umum.
“Nanti lihat saja, jaksa penuntut umum mengambil sikap seperti apa,” ujarnya di Komplek Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (28/9/2022).
Baca Juga:
- Alasan Eks Pegawai KPK Dampingi Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi
- Karier Polisi Ferdy Sambo Tamat
- Pandangan Otto Hasibuan Terkait Ferdy Sambo
Alasan subyektif penuntut umum sama halnya dengan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP yakni adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri ke luar negeri, mengulangi perbuatan pidana, serta merusak atau menghilangkan barang bukti. Jaksa, kata Fadil, telah berkoordinasi dengan bidang intelijen agar segera melakukan cegah tangkal terhadap Putri sepanjang untuk memperlancar persidangan.
Didesak tanggapan apakah bakal menahan Putri setelah pelimpahan berkas tahap dua, Fadil enggan memberikan jawaban tegas. Sebab, kewenangan penahanan tidak berada di tangan Jampidum, tapi di tangan penuntut umum. “Tentang ditahan tidaknya Ibu Putri, saya serahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan,” ujarnya.
Mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ini menerangkan terdapat tiga jenis tahanan yakni penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penerapan 3 jenis tahanan itu menjadi ranah kewenangan penuntut umum.
Koordinator Tim Penasihat Hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Arman Hanis menilai prinsipnya tak ada satupun orang yang siap mau dilakukan penahanan. Tetapi soal penahanan tidaknya terhadap kliennya menjadi kewenangan penyidik atau penutut umum. Dengan begitu, penahanan dalam proses penuntutan menjadi kewenangan subjektif penuntut umum.
“Tapi kami memohon kepada penyidik dan penuntut agar dapat mempertimbangkan kondisi kesehatan klien kami,” ujarnya.
Pasca insiden tewasnya Brigadir J, kondisi psikologi Putri agak terguncang dan kondisi kesehatannya belum stabil. Apalagi, Putri masih memiliki anak di bawah umur dua tahun. Atas dasar itu, tim penasihat hukum bakal menyodorkan surat permohonan agar Putri tidak dilakukan penahanan di tingkat penuntutan.
“Kondisi kesehatan klien kami masih dalam perawatan dan masih berkonsultasi dengan psikiater. Nanti kalau penuntut melakukan penahanan bisa dapat konsultasi dengan psikiater,” tegasnya.
Putri Candrawathi diketahui di tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan. Alasan penyidik lantaran alasan kemanusiaan memiliki anak balita, sehingga masih memerlukan sosok Putri sebagai ibu dari empat anak. Tidak dilakukan penahanan terhadap Putri menuai sorotan publik. Namun tim penasihat hukum menjamin kliennya bakal kooperatif menjalani pemeriksaan. Buktinya, Putri menjalani semua rangkaian pemeriksaan di tingkat penyidikan. Kemudian menjalani rekonstruksi dan pemeriksaan lie detector.
Seperti diketahui, Putri Candrawathi bersama sang suami, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Selain Ferdy dan Putri, ada Bharada Richard Eilizer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Maruf. Kelima tersangka itu berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung. Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 jo Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.