Dalam beberapa waktu belakangan ini, terdapat sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi-korporasi besar, baik BUMN maupun swasta. Sejumlah direksi dari korporasi tersebut dianggap bersalah oleh pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana.
Di sisi lain, tindak pidana yang dilakukan sering kali beririsan dengan ranah perdata, seperti wanprestasi. Pertanyaannya, bagaimana membedakan apakah seorang direksi badan usaha melakukan wanprestasi atau tindak pidana?
Dalam diskusi bertema “Pemidanaan Perkara-Perkara Perdata: Implikasi Berlakunya KUHP Nasional Bagi Dunia Usaha” yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-15 STH Indonesia Jentera pada Rabu (29/7), Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa tidak semua perkara perdata bisa begitu saja ditarik menjadi perkara pidana.
Baca Juga:
- Kupas Tuntas Ketentuan Pidana Korporasi dalam KUHP Baru
- Mengurai Actus Reus dan Mens Rea Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional
“Sepanjang dia tidak punya apa yang kita sebut dengan istilah dolus malus atau niat jahat, maka dia tidak bisa masuk dalam konteks pidana,” ujar ujar Prof. Eddy -sapaan Prof. Edward Omar Sharif Hiariej.
Menurutnya, dasar pertanggungjawaban pidana yang utama adalah mens rea, yaitu adanya niat jahat untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, wanprestasi semata tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
“Kalau aparat penegak hukum ngotot untuk masuk ke dalam pidana, maka sekali lagi dia harus membuktikan bahwa memang ada niat jahat pada saat kontrak itu dibuat, atau pada saat pelaksanaan kontrak tersebut,” tambah Prof. Eddy.
