Pemilu tidak hanya soal memilih pemimpin dan wakil rakyat setiap lima tahun sekali. Di balik itu, terdapat desain hukum yang menentukan apakah demokrasi berjalan jujur, adil, dan partisipatif. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah berlaku hampir satu dekade dan telah digunakan dalam Pemilu 2019 serta 2024 yang notabene sebagai penyelenggaraan pemilu serentak nasional.

Meski begitu, persoalan yang muncul saat ini bukan lagi membenahi norma UU Pemilu secara parsial, tapi menyangkut desain besar sistem kepemiluan yang sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan demokrasi elektoral dan konstitusionalisme.
Nasib Putusan MK
Harus diakui, ada banyak pembaruan pemilu yang lahir bukan dalam ruang legislasi, melainkan dari ruang persidangan di MK yang putusannya mengubah lanskap hukum pemilu secara mendasar. Dalam beberapa putusan terakhir terkait pemilu, MK tak hanya membatalkan norma undang-undang, tetapi juga membentuk arah baru kebijakan hukum pemilu yang mengubah lanskap atau desain pemilu.
Pada tahun 2025, penulis pernah mentabulasi tak kurang dari 30 putusan MK terkait pemilu yang merupakan putusan krusial, bahkan beberapa diantaranya tergolong putusan monumental yang mengubah lanskap hukum kebijakan pemilu secara fundamental.
Sebagian putusan bersifat self-executing sehingga langsung berlaku sejak diucapkan. Namun sebagian lainnya memerlukan tindak lanjut legislasi dari Presiden dan DPR selaku pembentuk UU. Persoalannya, banyak putusan krusial yang justru belum direspons secara memadai melalui pembaruan UU.
Salah satu putusan fundamental adalah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan model keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029. Dalam putusan itu, MK menilai model lima kotak suara pada Pemilu 2019 dan 2024 telah membebani pemilih maupun penyelenggara secara berlebihan. Karena itu, MK memerintahkan desain baru berupa pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun.
Namun, MK hanya memberikan arah konstitusional secara umum. Soal bagaimana tahapan pemilu, desain kelembagaan, sinkronisasi masa jabatan, hingga model penegakan hukumnya tetap harus diatur dalam undang-undang. Jika pembentuk undang-undang lamban merespons, potensi kekacauan teknis menjelang Pemilu 2029 akan sulit dihindari karena tidak ada kepastian hukum di dalamnya.
















