Pemerintah memiliki skema pilihan sebelum memutuskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar. Antara lain kebijakan yang bakal disertai dengan bantalan sosial sebagai kompensasi. Namun skema tersebut masih diperdalam soal asal anggaran dan bentuk programnya.
Dosen Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum (FH) Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai semestinya pemerintah memiliki opsi skema pembatasan ketimbang menaikkan harga BBM subsidi. Dia beralasan bila menaikkan harga pertalite dan solar berdampak terhadap meningkatnya angka inflasi.
“Kalau saya, pilihan pemerintah pada pembatasan saja,” ujarnya melalui keterangannya, Kamis (25/8/2022)
Dia menilai tingkat inflasi saat ini mencapai angka 4,9 persen. Angka tersebut dipicu setelah pemerintah menerbitkan kebijakan tarif ojek online. Meski akhirnya ditunda pemberlakuannya, namun kebijakan yang dituangkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan No.KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, hingga 30 persen cukup mengerek kenaikan inflasi. Menurutnya, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi boleh jadi kenaikan inflasi diangkat 8 persen.
Pemerintah memiliki tiga skema. Pertama, menaikkan subsidi sampai mendekati Rp700 triliun dengan risiko semakin membebani fiskal. Kedua, pengendalian volume konsumsi BBM bersubsi jenis Pertalite dan Solar dengan menentukan kategori yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi. Ketiga, menaikkan harga BBM bersubsidi dengan bantalan sebagai kompensasi sosial.
Pria yang juga berlatar belakang advokat itu berpendapat alokasi volume subsidi BBM jenis pertalite dan solar diperkirakan habis pada Oktober 2022. Karenanya, berpotensi bakal membengkak hingga 29 juta kiloliter pada akhir tahun. Harga BBM bersubsidi berpeluang naik untuk mengantisipasi naiknya anggaran subsidi energi hingga Rp700 triliun dari Rp502 triliun.
Dia menuturkan pemerintah patut menghindari opsi menaikkan BBM subsidi. Trubus khawatir bila pemerintah memilih opsi kenaikan BBM subsidi dapat memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Begitu pula situasi sosial politik bakal bergejolak jelang memasuki tahun politik 2024.