Pemerintah memutuskan program kartu prakerja bakal dilanjutkan di periode 2023 melalui skema normal. Sementara target capaian mencapai 1 juta penerima program kartu prakerja. Skema normal kartu prakerja bakal berfokus terhadap upaya melakukan pelatihan ulang dan meningkatkan kemampuan.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui keterangannya, Selasa (10/1/2023). “Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam,” ujarnya.
Menurutnya, keberlanjutan program kartu prakerja dengan pelaksanaan skema norma diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Program Kartu Prakerja. Sementara aturan pelaksananya tertuang dalam Peraturan Menko Perekonomian No.17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No.36 Tahun 2020 tentang pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
Bagi Airlangga, program kartu prakerja di 2023 bakal dianggarkan dana sebesar Rp2,67 triliun agar mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Dia berharap program tersebut dapat terlaksana dengan menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan memiliki keahlian mumpuni di dunia kerja.
Terpisah, peneliti ketenagakerjaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Triyono berpandangan keberlanjutan program kartu prakerja menjadi tepat untuk mengenjar kebutuhan tenaga kerja di industri 4.0. Menurutnya, kapasitas tenaga kerja tak lepas dari pergerakan pasar dunia kerja.
“Ke depan harus mengikuti apa yang dibutuhkan, misalnya bidang Informasi Teknologi, big data, apalagi main big data, ini skill yang bisa dituntut dan disediakan dalam kartu prakerja,” ujarnya.
Dia menilai melalui skema normal dengan mengedepankan peningkatan kemampuan ketimbang bantuan sosial. Termasuk pelatihan yang dilakukan secara tatap muka diharapkan bakal jauh lebih efisien dan efektif, ketimbang hanya daring. Triyono optimis dengan kartu prakerja dapat meningkatkan kapasitas tenaga kita dalam negeri melalui sistem tatap muka.
Selain itu, melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta program kartu prakerja setelah mendapat berbagai pelatihan. Kemudian sektor swasta dapat melihat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dan jenis pekerjaan apa yang perlu dilatih dan ditingkatkan kemampuan pekerja. Sehingga nantinya tenaga kerja yang disiapkan melalui program kartu prakerja dapat terserap di pasar tenaga kerja.
Dia mendorong agar tenaga kerja Indonesia jauh lebih kompetitif. Apalagi dengan adanya proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, yang boleh jadi bakal berdampak terhadap industri. Tapi di lain sisi, adanya ancaman terhadap pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) saat terjadinya penurunan ekonomi dunia. Tapi, bila peserta kartu prakerja bisa berwiraswasta, bakal terasa dampaknya dikarenakan membuka lapangan pekerjaan baru.
“Saya melihat diperlukan namanya skill untuk memperluas lapangan pekerjaan, namun juga membuka ruang ruang pekerjan baru,” ujarnya.
Sementara Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah berpendapat kartu prakerja menjadi salah satu dari sedikit program pemerintah yang terencana dan terlaksana dengan baik. Setidaknya berdasarkan evaluasi yang dilakukan Piter, kartu prakerja menjadi program terencana dan pemerintah hanya melanjutkan dan meningkatkan yang ada.
Bagi Piter, kartu prakerja semestinya tidak dibatasi dengan kemampuan tertentu. Dia menyarankan agar peserta program kartu prakerja meningkatkan kemampuannya di setiap jenis pelatihan yang dipilih. Menurutnya, tak ada kaitannya antara kemampuan yang dimiliki pekerja dengan kondisi perekonomian global. Dengan kata lain, peserta program kartu prakerja semestinya memiliki jenis pelatihan sesuai kebutuhan.
“Seorang pekerja bisa memilih skill komputer, pekerja lainnya memilih skill pertanian,” katanya.