Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
Salah satu fungsi LKPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah, adalah pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.
Baca Juga:
- Pemerintah Percepat Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa
- Pola dan Indikasi Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Meski sudah diawasi oleh LKPP, pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) tetap memiliki risiko. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, menjelaskan dalam proses PBJP terdapat tiga jenis risiko yang akan ditemui para pihak yang terlibat.
Pertama, risiko umum risiko strategis/operasional seperti adanya kegagalan dalam proses, sistem dan prosedur sehingga tujuan kegiatan tidak tercapai; risiko keuangan yakni terjadi pemborosan yang disebabkan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan; dan risiko kepatuhan yakni memanfaatkan situasi dan aturan untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi.
Kedua, risiko pada tingkat kegiatan yakni risiko tahap perencanaan, risiko tahap pelaksanaan, dan risiko tahap pembayaran. Ketiga, risiko kontrak seperti terlambat, tidak selesai, terjadi sengketa, adanya kerugian negara, dan tindak pidana korupsi (tipikor).
Sebagai upaya menghindari risiko tersebut, LKPP menyiapkan mitigasi risiko yakni preventif berupa penguatan kompetensi seperti penguatan kapasitas, pembentukan tim yang kompeten, dan pendampingan kontrak. Mitigasi risiko selanjutnya adalah korektif yakni pengembalian kerugian negara, pemberian keterangan ahli, dan gugatan perdata, lalu mitigasi risiko gabungan yakni preventif-korektif berupa penguatan peran APIP dan Biro/Bagian Hukum seperti pendampingan, clearing house, dan probity advice.
Bagaimana jika terjadi sengketa? Setya menjelaskan bahwa LKPP menyediakan layanan penyelesaian sengketa (LPS) kontrak Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). LPS PBJP menawarkan berbagai kelebihan dalam proses penyelesaian sengketa, bahkan proses lebih cepat dari penyelesaian sengketa di BANI.
“LKPP punya layanan penyelesaian sengketa kontrak PBJP. Proses lebih cepat dari BANI, kita tahap awal itu konsultasi bisa satu hari selesai, konsolidasi dan mediasi selesai dalam waktu 30 hari, dan arbitrase 90 hari kerja” kata Setya dalam Webinar Hukumonline “Perkembangan Terbaru Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pelaku Usaha”, Selasa (20/12).
Setya memaparkan beberapa kelebihan dari LPS PBJP yakni menyelesaikan permasalahan kontrak yang banyak, perkara efektif, efisien dan akuntabel, kecepatan dan pengambilan keputusan dan kepastian hukum dalam keputusan. Selain itu penyelesaian perkara di LPS PBJP tidak dipungut biaya alias gratis karena operasional LPS dibebankan kepada anggaran LKPP.
Namun untuk pemanggilan saksi, kuasa hukum para pihak, transportasi dan logistik para pihak untuk menghadiri sesi penyelesaian sengketa yang dilangsungkan oleh LPS PBJP, biaya dibebankan kepada para pihak.
Selain itu, dalam menangani sengketa kontrak PBJP, LPS PBJP menerapkan asas obyektif, imparsial, dan independent, sederhana dan cepat, tertulis, seimbang, persamaan Hak, memuat Pertimbangan dan tidak boleh melebihi yang dituntut.