Otto mengklaim dana bantuan hukum yang diberikan Peradi bisa jadi mengalahkan dana bantuan hukum yang diberikan pemerintah. Namun begitu, kualitas advokat tetap menjadi kunci utama dalam layanan bantuan hukum pro bono bagi masyarakat yang dibutuhkan. Dia optimis program bantuan hukum secara pro bono bagi masyarakat melalui LBH Peradi bakal terus meningkaat dan lebih baik.
Ketiga, program luar negeri. Sebelum terjadi wabah Covid-19, minimal Peradi mengikuti tiga conference di luar negeri yang sifatnya mutlak yakni Conference Internasional Bar Association (IBA). Kemudian, konferensi organisasi advokat Asia Pasifik dan konferensi President of Law Association (Pola). Ketiga acara tahunan itu hanya diwakili oleh Peradi sebagai organisasi advokat. “Tiga ini kami harus hadir,” kata Otto.
Dalam rangka itu program pendidikan advokat muda bakal dikirim ke acara besar itu, seperti IBA. “Prioritas advokat muda yang bakal mengikuti acara-acara besar tahunan di luar negeri. Begitu pula program beasiswa pendidikan bakal tetap diluncurkan bagi para advokat di Peradi.”
Keempat, fokus pengembangan bagi advokat muda. Sebenarnya, Otto sudah mengusulkan dan mencanangkan program tersebut semasa menjadi Dewan Pembina Peradi di kepengurusan Fauzie Yusuf Hasibuan melalui program Young Lawyer Committee. Program ini sudah 2/3 terbentuk di seluruh Indonesia.
“Semua harapan saya akan saya limpahkan pada young lawyer committee. Kalau ada kegiatan di DPN atau daerah, kami memberdayakan organisasi ini, sambil mereka belajar mencari pengalaman dibimbing para senior,” lanjutnya.
Kelima, program bantuan hukum berbasis aplikasi. Nantinya, semua orang yang membutuhkan layanan bantuan hukum cukup menggunakan aplikasi. Advokat yang nantinya ditugasi di daerah tempat pemohon bantuan hukum bisa bergerak langsung memberi layanan bantuan hukum. Dia berharap program ini dapat berjalan di tahun depan. Sebab, pengerjaan aplikasi berbasis teknologi sudah setengah jalan dan belum dapat dibuka semuanya ke publik.
“Tapi mudah-mudahan semua bisa selesai. Jadi program ini semacam konsultasi hukum tidak perlu bertemu lawyer,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi, Hermansyah Dulaimi menambahkan secara garis besar memang belum diputuskan program kerja Peradi di bawah kepengurusan Otto. Namun program-program tersebut bakal dibahas dalam Rakernas Peradi pada Januari 2021 mendatang. Menurutnya, nantinya dalam rakernas, DPN Peradi bakal meminta masukan berbagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi seluruh Indonesia terkait program-program yang diusulkan.
“Artinya kita juga memberi ruang bagi DPC untuk mengusulkan program yang dapat meningkatkan kualitas advokat. Tapi secara garis besar, kami membuat program-program yang dapat meningkatkan kualitas advokat. Rincinya seperti apa nanti diputuskan melalui Rakernas itu,” katanya.