Menilik Persoalan Perjanjian Kerja Bersama Pasca UU Cipta Kerja
OPINI

Menilik Persoalan Perjanjian Kerja Bersama Pasca UU Cipta Kerja

Perlu menilik kembali UU Ketenagakeran dan Permenaker yang mengatur pembuatan dan pendaftaran PKB, setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Sependek pemahaman Penulis, ketentuan pembuatan dan pendaftaran PKB sudah saatnya untuk diperbaharui.

•Bacaan 7 Menit
WF
Penulis Opini

Pengambilalihan perusahaan tidak selalu mengakibatkan syarat kerja harus diubah, beberapa kondisi yang menyebabkan perubahan syarat kerja antara lain: benefit atau remunerasi perusahaan yang mengambil alih melampaui perusahaan yang mengambil alih; adanya kebijakan harmonisasi benefit atau remunerasi dari perusahaan yang mengambilalih; integrasi organisasi perusahaan yang diambilalih dengan yang mengambilalih atau karena kebijakan talent mobility dalam kelompok usaha tersebut. Ini menjadi persoalan PKB yang pertama setelah UU Cipta Kerja terkait dengan menolak perubahan syarat kerja akibat pengambilalihan dapat di-PHK.

Seperti kita ketahui, UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 telah mengubah banyak ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, antara lain mengenai PKWT, alih daya, alasan PHK pelanggaran bersifat mendesak dan besaran kompensasi PHK, khususnya pensiun. Dalam praktek yang paling dirasa sebagai kerugian bagi pekerja adalah perubahan kompensasi pensiun yang menjadi lebih rendah. Berubahnya faktor pengali pesangon dari 2 menjadi 1.75 dan hilangnya uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.     

Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 pedoman minimal hak pekerja dalam pembuatan PKB adalah UU Ketenagakerjaan, sehingga pada saat ini masih bayak kompensasi pensiun pekerja yang diatur dalam PKB menggunakan formulasi UU Ketenagakerjaan. Persoalan kedua setelah UU Cipta Kerja muncul karena sebagian besar pengusaha termasuk auditor beranggapan kompensasi pensiun harus mengikuti ketentuan PP 35/2021. 

Apakah benar demikian? jawabannya tidak, karena PKB prinsipnya mengatur syarat kerja (baca; mengatur lebih baik dari yang sudah diatur dan mengatur yang belum diatur). Anggapan perusahaan harus mengikuti kompensasi pensiun sesuai PP 35/2021 dengan mengupayakan perubahan PKB, membuat pekerja dan serikat pekerja berupaya untuk mencegah perubahan tersebut.  

Secara umum yang ditemui dalam praktek upaya serikat pekerja mencegah perubahan kompensasi pensiun sesuai PP 35/2021 adalah dengan membiarkan masa berlaku PKB berakhir atau melakukan perundingan PKB, tetapi menolak seluruh atau sebagian usulan perubahan dari pengusaha agar perundingan gagal. 

Kedua upaya tersebut adalah sah secara hukum karena diatur dan dijamin oleh UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 28/2014, Pasal 29 ayat (3) yang menyebutkan “Dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati”. 

Ketentuan tersebut secara pragmatis oleh instansi ketenagakerjaan dan serikat pekerja ditafsirkan seolah-olah PKB yang gagal dirundingkan menjadi terus berlaku sampai pada saatnya tercapai suatu kesepakatan perubahan atau pembaharuan. Norma UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 28/2014 dapat dimengerti sebagai upaya untuk menyelesaikan kebuntuan dalam perundingan dengan melibatkan bantuan pemerintah dan pengadilan. 

pkbuu cipta kerjaperjanjian kerja bersamaburuhperusahaan
Willy Farianto

Advokat/ konsultan hukum ketenagakerjaan pada FARIANTO & DARMANTO Law Firm

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info