Menilik Persoalan Perjanjian Kerja Bersama Pasca UU Cipta Kerja
OPINI

Menilik Persoalan Perjanjian Kerja Bersama Pasca UU Cipta Kerja

Perlu menilik kembali UU Ketenagakeran dan Permenaker yang mengatur pembuatan dan pendaftaran PKB, setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Sependek pemahaman Penulis, ketentuan pembuatan dan pendaftaran PKB sudah saatnya untuk diperbaharui.

•Bacaan 7 Menit
WF
Penulis Opini

Persoalan norma terdapat pada frasa Pasal 29 ayat (3) Permenaker No. 28/2014 yang menyebutkan: ”……. PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati”. Dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan, UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 28/2014 hanya membuka jalan penyelesaian melalui mekanisme mediasi/konsiliasi/ arbitrase dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut menjadi persoalan karena apabila perselisihan dalam perundingan PKB diselesaikan melalui mediasi atau PHI pada akhirnya PKB menjadi tidak otonom dengan adanya anjuran mediator atau putusan PHI. 

Kita bersama bisa melihat kondisi keuangan perusahaan yang sangat fluktuatif. Artinya, ketika anjuran atau putusan PHI memerintahkan atau menghukum pengusaha untuk tetap membayar kompensasi pensiun sesuai UU Ketenagakerjaan atau mempertahankan benefit atau remunerasi dalam PKB yang lama. Sedangkan pengusaha tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, maka sudah dapat diprediksi yang terjadi adalah PHK massal. Pertanyaanya apakah anjuran mediator dan putusan PHI memberikan kemanfaatan dan keadilan dalam perselisihan PKB? Jawabanya adalah tidak, karena justru merugikan pengusaha atau pekerja. 

Perlu kita sadari bersama hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja dapat diumpamakan seperti hubungan orang tua dengan anaknya, sehingga anjuran atau putusan PHI dapat melukai salah satunya. Hubungan kerja yang harmonis dan kondusif menjadi sulit manakala salah satu pihak telah merasa dilukai.

Frasa Pasal 29 ayat (3) Permenaker No. 28/2014, yang menyebutkan: ”……. PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati”. Persoalan lain dari frasa tersebut menyebabkan pertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 29 ayat (1) Permenaker No. 28/2014, yang mengatur masa berlaku PKB hanya untuk jangka waktu 2 tahun. 

Dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 28/2014, dapat diperpanjang 1 tahun dengan kesepakatan atau apabila tidak mencapai kesepakatan untuk diperpanjang, PKB tetap berlaku hanya paling lama 1 tahun. Persoalan muncul karena Permenaker menambahkan frasa ”……. PKB yang berlaku adalah PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati”.

Praktek akhirnya menerapkan PKB yang masa berlakunya telah berakhir sebagai kebiasaan atau kebijakan perusahaan. Syarat kerja, hak dan kewajiban yang masih mampu dijalankan tetap diberikan, namun yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perusahaan akhirnya dilakukan penyesuaian. 

Praktek ini dapat dipahami bahwasanya perusahaan menerima daya laku PKB, tetapi PKB dianggap tidak lagi memiliki daya ikat karena tidak lagi memenuhi syarat hukum seperti, perundingan dan pendaftaran PKB ke instansi ketenagakerjaan. Secara sosiologis apabila terjadi penolakan PKB dari salah satu pihak, maka hal tersebut menjelaksan bahwa PKB tidak dapat diberlakukan.

Halaman selanjutnya:Persoalan PKB yang perlu...
pkbuu cipta kerjaperjanjian kerja bersamaburuhperusahaan
Willy Farianto

Advokat/ konsultan hukum ketenagakerjaan pada FARIANTO & DARMANTO Law Firm

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info