Dia menekankan kasus Ferdy Sambo dkk tak sekedar kasus personal anggota Polri. Lebih dari itu, perkara tersebut menunjukan ada masalah besar di institusi Polri. Karena perkara ini dianggap sebagai masalah personal, alhasil terjadi pengkerdilan dalam penuntasan kasus. Alih-alih menyelesaikannya secara komprehensif melalui evaluasi menyeluruh di institusi Polri tapi yang dilakukan hanya memproses hukum Ferdy Sambo dkk secara personal.
“Akibatnya hilang pertanggungjawaban dan reformasi institusional (Polri) dan hilang mandat kepercayaan dari masyarakat,” tegas Julius.
Sementara Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, melihat pandangan publik terbelah menyikapi putusan kasasi Ferdy Sambo dkk. Sebagian berpandangan hukuman mati sudah tepat dijatuhkan dan lainnya menilai hukuman seumur hidup yang lebih cocok. Tapi pandangan yang paling banyak mendominasi opini publik adalah hukuman mati.
Usman setuju perbuatan Ferdy Sambo dkk tergolong kejahatan serius dan sulit untuk ditoleransi. Apalagi kapasitas Ferdy Sambo sebagai kepala dari ‘polisinya polisi’ atau Kadiv Propam Polri. Walau perbuatan Ferdy Sambo itu perlu dijatuhi hukuman berat, tapi dia tetap punya hak untuk hidup.
Menurut Usman segala bentuk kejahatan yang dilarang hukum internasional yang dilakukan aparat negara harus dihukum berat, tetap harus diadili tanpa menjatuhkan hukuman mati. Baginya penerapan hukuman mati suudah ketinggalan zaman. Sebaliknya, kata Usman, hakim mestinya dapat lebih adil tanpa harus menghukum mati Ferdy Sambo.
Terlepas dari pertimbangan dan alasan hukum yang menjadi dasar majelis kasasi MA memutus perkara Ferdy Sambo, Usman berpendapat putusan tersebut mengindikasikan hakim di tingkat MA mulai meninjau ulang penerapan hukuman mati. Itu merupakan hal yang positif jika bisa diterapkan kepada seluruh terdakwa untuk semua tindak pidana.