Profesi advokat, serupa ruang sidang yang penuh dengan teka-teki dan ketegangan adalah dunia yang seringkali disesaki dengan orkestrasi suara yang saling bertentangan, argumen tak bertepi dan pertempuran hukum yang membawa pertaruhan lebih dari sebatas angka dan fakta. Namun, layaknya air keruh yang tak dapat memperlihatkan permukaan dasarnya, ekosistem profesi advokat menyimpan jauh lebih banyak pekerjaan rumah ketimbang yang tampak dari permukaan yang tenang dan tak bergelombang.
Belakangan ini, telah terjadi peristiwa yang cukup menghebohkan linimasa media sosial dan mematik kecaman dari berbagai kalangan, usai kericuhan yang melibatkan salah satu kuasa hukum dari Razman Nasution, Firdaus Oiwobo, yang naik ke meja sidang itu viral. Kejadian ini bermula ketika Razman Nasution, yang tengah menjadi terdakwa, menghampiri Hotman Paris, yang merupakan saksi korban, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Baca Juga:
Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP: Masih Relevan atau Menjadi Sumber Masalah?
Kritik atas Penahanan dalam Peradilan Pidana
Buntut dari insiden tersebut, Kongres Advokat Indonesia (KAI) akhirnya mengambil sikap untuk memberhentikan Firdaus Oiwobo sebagai anggotanya, dengan alasan bahwa ia terbukti melanggar etika profesi Advokat dan merusak kehormatan dan nama baik KAI. Namun, sanksi terhadap Firdaus tidak berhenti di pemecatan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan sejumlah kuasa hukum dari Razman Nasution ke Bareskrim Polri. Puncaknya, Pengadilan Tinggi Banten mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 yang memuat pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat Firdaus Oiwobo, sebagai akibat dari kerusuhan yang telah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu.
Buntut dari viralnya kejadian tersebut, tidak sedikit dari kalangan Advokat, akademisi hingga masyarakat luas mengutuk keras tindakan premanisme yang telah dilakukan oleh oknum advokat di ruang pengadilan terhormat yang sama sekali tidak mencerminkan keluhuran profesi Advokat sebagai Officium Nobile, bahkan merendahkan martabat pengadilan.
Dimanapun letak posisi dan kepentingannya di ruang persidangan baik Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Kuasa Hukum, layaknya toga yang mereka pakai sebagai lambang kehormatan, meja-meja di hadapan mereka adalah satu bagian sakral yang tak terpisahkan. Maka, sangat tercelanya jika meja yang menjadi tempat bertumpuknya nasib manusia dipertaruhkan, justru diinjak dan dinistakan.
Darurat Standar Etika Advokat
Sikap profesionalisme tanpa dilandasi oleh nilai dan etika hanya akan membuatnya tak terkendali tanpa arah yang jelas. Namun sebaliknya, etika yang tak ditopang oleh profesionalisme justru membuatnya lumpuh dan tak berkembang. Sebagai profesi yang bebas dan mandiri, Advokat semestinya tidak dilihat sebatas instrumen untuk mendulang kekayaan dan meraup keuntungan, tetapi sebagai media yang menyandang nilai moral yang luhur dalam masyarakat.
