Nasib Ojek Online Pasca Putusan MK, Kini Tanggungjawab Siapa?
Utama

Nasib Ojek Online Pasca Putusan MK, Kini Tanggungjawab Siapa?

Membuat peraturan teknis pada level Perda tidak menjamin persamaan pengaturan terkait hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna antar daerah mengingat bentuk kebijakannya yang bersifat regional. Padahal, perusahaan ojek online ini kan lingkupnya nasional.

Oleh:
Hamalatul Qur'ani
Bacaan 2 Menit

 

Rezim pengaturan transportasi saat ini, kata Fitri, membatasi definsi angkutan, kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor umum. Untuk angkutan umum orang/barang, hanya dapat dijalankan oleh kendaraan bermotor umum, sehingga sepeda motor atau mobil penumpang perseorangan tidak dapat dianggap sebagai angkutan umum. Pengaturan yang demikian disebut Fitri tidak merefleksikan aturan yang menangkap pergerakan pola bisnis yang cepat, sehingga menyisakan begitu banyak persoalan.

 

Hukumonline.com

Sumber: Materi presentasi Fitriani Ahlan Sjarif

 

“Pada rezim aturan saat ini, memang tidak ada pengaturan pelayanan angkutan umum berbasis aplikasi, sehingga akan sulit bagi pemda untuk mengatur selama aturan diatasnya tidak diganti,” tukas Fitri.

 

Setidaknya ada 2 usulan yang disampaikan Fitri, yakni mengunakan skema definisi pengaturan seperti saat ini (membagi 3 definisi: angkutan, kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor umum) akan tetapi disesuai kan dengan perkembangan zaman.

 

“Seperti memasukkan sepeda motor sebagai jenis kendaraan bermotor umum misalnya, kemudian tidak hanya memberikan hak menjalankan angkutan umum kepada perusahaan tapi diberikan pula pada perseorangan dan meredefinisi mobil penumpang yang menjadi angkutan umum,” usul Fitri.

 

Atau pilihan Kedua, sambung Fitri, Prinsip definisi yang saat ini berlaku bisa diubah pemerintah, sehingga tidak lagi mengklasifikasikannya sebagai angkutan, kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor umum, melainkan menambahkan definisi mengenai pelayanan angkutan umum berbasis online.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan aturan hukum ojek online, apakah akan melakukan revisi atas UU No. 22 Tahun 2009 atau membuat aturan baru. “Saya sudah sampaikan kepada Menteri Perhubungan dalam raker agar pemerintah tegas menyikapi (aturan) ojek online,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Senin, (4/6).

 

Sigit menegaskan bahwa pemerintah tak boleh lagi mengulur waktu, sudah saatnya memutuskan dan memberi kepastian hukum kepada jutaan driver ojekonline. Mantan Anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro juga menyebut bahwa ketiadaan payung hukum bagi transportasi berbasis online dalam kurun waktu yang lama sama halnya dengan menggantung legalitas transportasi berbasis online.

 

Tags:

Berita Terkait