Saat ini kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus pada tanggal 12 Maret 2026 telah menjadi perhatian publik. Dariketerangan yang disampaikan oleh Danpuspom TNI pada tanggal 18 Maret 2026 diketahui terdapat empat orang pelaku yang merupakan anggota TNI. Di lain sisi di tanggal yang sama, Polri juga mengumumkan inisial nama dua orang pelaku yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Danpuspom TNI.

Terkait dengan hal tersebut terdapat desakan dari Komnas Ham dan pegiat Hak Asasi Manusia agar pelaku yang merupakan anggota TNI tersebut untuk diadili di Peradilan Umum. Tulisan ini tidak bermaksud membahas mengenai substansi perkara tersebut, namun mengenai lingkungan peradilan mana yang dapat mengadili perkara tersebut dan juga opsi yang ada.
Peradilan Militer
Dalam hal pelaku yang terlibat seluruhnya merupakan anggota TNI maka lingkungan peradilan militerlah yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU Peradilan Militer dan juga Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 telah mengatur terkait kompetensi peradilan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum adalah di peradilan umum. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 65 ayat (2) UU TNI. Namun, dalam kenyataannya hingga saat ini yurisdiksi peradilan terhadap militer pelaku tindak pidana umum masih dilaksanakan di lingkungan peradilan militer.
Hal tersebut disebabkan karena adanya ketentuan peralihan dalam Pasal 74 UU TNI yang intinya selama belum terbentuknya UU Peradilan Militer yang baru, maka tetap tunduk pada ketentuan UU Peradilan Militer. Sebagai akibatnya tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI masih tetap diadili di peradilan militer. Oleh karenanya desakan publik agar tindak pidana umum yang dilakukan oleh TNI untuk diadili di peradilan umum sulit untuk dilaksanakan.
Peradilan Koneksitas
Namun, dalam hal terdapat pelaku yang berasal dari TNI dan juga sipil maka seyogianya perkara tersebut diperiksa dengan acara koneksitas. Pengertian koneksitas dalam sistem hukum Indonesia secara spesifik merujuk pada tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming) oleh mereka yang tunduk pada yurisdiksi peradilan yang berbeda yakni lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.
Menurut hakim agung kamar militer yaitu P.H. Agustinus, peradilan koneksitas merupakan jalan tengah untuk mengadili perkara yang pelakunya berasal dari TNI dan juga sipil oleh majelis hakim yang sama. Adapun kelemahan jika tindak pidana koneksitas diperiksa secara terpisah (splitsing) antara lain sebagai berikut: Pertama, potensi terjadi disparitas pidana; Kedua, potensi terjadi ketidakadilan dalam penjatuhan pidana; Ketiga, terjadi penghilangan kebebasan dalam memberi keterangan untuk seseorang dalam posisi awalnya sebagai saksi untuk terdakwa yang lain (saksi mahkota) dan kemudian memberikan keterangan sebagai terdakwa untuk kasusnya sendiri; Keempat, tidak mungkin dapat membuktikan secara maksimal dan mencapai kebenaran materiil secara maksimal apabila pelaku penyertaan diperiksa secara terpisah/splitsing.
















