Apabila sebuah aksi korporasi strategis telah mendapatkan audit hukum preventif dan pendampingan resmi dari JPN melalui mekanisme Advocaat Generaal, maka tindakan tersebut harus dipandang memenuhi prinsip Business Judgment Rule (Fuady, 2014: 211-215). JPN memberikan legitimasi bahwa langkah tersebut diambil dengan iktikad baik demi menyelamatkan kepentingan negara yang lebih besar. Ini adalah terobosan konseptual untuk meyakinkan investor dan manajemen BUMN bahwa mereka diizinkan untuk mengambil risiko bisnis yang terukur, dengan Kejaksaan bertindak sebagai perisai hukum yang memitigasi tumpang-tindih audit kerugian negara. Kejaksaan hadir bukan sebagai ancaman penindakan semata, melainkan sebagai partner strategis dalam merawat iklim bisnis yang sehat.
Menuju Paradigma Hukum yang Berkelanjutan
Reposisi Advocaat Generaal bukan sekadar upaya memperluas kewenangan institusional, melainkan manifestasi dari janji negara untuk hadir di tengah kompleksitas sengketa perdata strategis. Dengan memposisikan JPN sebagai penjaga keseimbangan sistemik melalui intervensi ex officio, Indonesia sebenarnya sedang membangun benteng bagi kedaulatan ekonomi yang seringkali rentan tergerus oleh rigiditas hukum acara kolonial.
Langkah konkret melalui pembentukan Peraturan Kejaksaan tentang Intervensi Perdata demi Kepentingan Umum akan menjadi tonggak sejarah baru. Hal ini harus dipandang sebagai upaya kolektif yang idealnya diperkuat melalui payung kebijakan setingkat nasional untuk memastikan bahwa sengketa privat tidak lagi menyandera agenda pembangunan negara. Inilah esensi dari kedaulatan hukum, sebuah sistem yang tidak hanya garang dalam penindakan, tetapi juga presisi dalam memberikan perlindungan bagi rasionalitas ekonomi dan fondasi peradaban hukum menuju Indonesia Emas 2045.
*) Jessica Indri Yearly Tobing, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Penulis Lomba Artikel Hukum Populer PERSAJA 2026 Terbaik Bidang Hukum Perdata.
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.
