Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN), peran Kejaksaan sebagai penjaga kepentingan publik menjadi sangat krusial. Sengketa pembebasan lahan atau wanprestasi kontraktual pada proyek infrastruktur vital seperti energi terbarukan atau transportasi massal tidak dapat menyandera agenda pembangunan nasional. Hadirnya Jaksa secara ex officio memastikan bahwa kepentingan makro-ekonomi tidak dikalahkan oleh egoisme kontraktual mikro para pihak. JPN harus berevolusi dari sekadar "pengacara instansi" menjadi General Counsel for the Public Interest yang memberikan dimensi sensitivitas publik terhadap setiap putusan perdata strategis. Kejaksaan harus mampu menerjemahkan visi kedaulatan ekonomi ke dalam argumentasi hukum yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim guna mencegah eksternalitas negatif yang meluas.
Komparasi Global: Penjaga Ketertiban Umum (Ordre Public)
Intervensi jaksa dalam perkara non-pidana demi kepentingan publik merupakan pilar esensial dalam tradisi Civil Law di berbagai negara maju. Di Prancis, model Ministère Public memberikan kewenangan eksplisit kepada jaksa untuk mengintervensi perkara perdata berdasarkan Nouveau Code de Procédure Civile Pasal 422 dan 423. Jaksa dapat bertindak sebagai pihak utama (partie principale) untuk membela ketertiban umum (ordre public) atau sebagai pihak yang bergabung (partie jointe) untuk memberikan opini hukum mengenai interpretasi peraturan yang bersentuhan dengan kebijakan publik (Cadiet & Jeuland, 2020: 412 – 415).
Belgia menerapkan model serupa melalui kantor Jaksa Agung (Parquet Général) yang berwenang memberikan conclusie atau pendapat hukum objektif kepada majelis hakim dalam perkara perdata besar yang melibatkan stabilitas pasar. Belanda juga mengenal peran Procureur-Generaal yang dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum (cassatie in het belang der wet) terhadap putusan perdata yang dianggap menyimpang dari rasionalitas hukum nasional (Willems, 2012). Di luar Eropa, Brasil melalui Ministério Público dalam Konstitusi 1988 memiliki wewenang luas untuk mengajukan gugatan perdata publik secara mandiri guna melindungi hak-hak kolektif dan stabilitas ekonomi dari dampak sengketa privat (McAllister, 2008: 45 – 50). Komparasi ini menunjukkan bahwa Advocaat Generaal adalah instrumen universal untuk memastikan independensi hakim tetap diimbangi dengan kesadaran terhadap dampak sistemik sebuah putusan.
Penemuan Hukum: JPN sebagai "Institutional Amicus Curiae"
Konstruksi Intervensi Ex Officio Strategismerupakan bentuk penemuan hukum (rechtsvinding) yang mendesak bagi hukum acara perdata Indonesia yang masih bersandar pada regulasi era kolonial (HIR/RBg). Secara pijakan hukum positif, gagasan ini diderivasi melalui penafsiran ekstensif terhadap Pasal 30C huruf b dan c UU Kejaksaan terbaru, yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk "turut serta dan aktif" dalam penanganan perkara yang mengancam ketertiban hukum dan kepentingan ekonomi negara.
Gagasan ini menempatkan JPN sebagai Institutional Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan Institusional). Berpijak pada doktrin Parens Patriae, negara sebagai pelindung tertinggi kepentingan kolektif Kejaksaan Agung diberikan mandat atribusi untuk masuk ke dalam perkara perdata strategis tanpa bergantung pada SKK. Untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang, intervensi ini hanya dapat dilakukan jika sengketa memenuhi kriteria ambang batas (threshold) kepentingan publik yang ketat: pertama, dampak ketenagakerjaan masif; kedua, keamanan insfrastruktur vital; dan ketiga, mitigasi risiko Investor-State Dispute Settlement yang dapat menguras cadangan devisa negara.
Secara prosedural, Kejaksaan menyerahkan Prosecutorial Public Interest Statement. Dokumen ini tidak hanya berisi argumen hukum perdata materiil, tetapi juga Economic Analysis of Law mengenai dampak putusan terhadap stabilitas nasional (Posner, 2014: 89-95). Hal ini memberikan data objektif bagi hakim dalam merumuskan ratio decidendi yang lebih komprehensif, sekaligus memperkuat kedaulatan hukum Indonesia di mata investor internasional.
Menuju Kepastian Hukum: Mitigasi Paranoia "Kerugian Negara"
Penyempurnaan peran Advocaat Generaal juga berfungsi sebagai mitigasi atas fenomena ketakutan investasi akibat ketidakpastian interpretasi "kerugian negara". Dengan memposisikan JPN sebagai pemberi Opinion on Law yang memiliki bobot administratif kuat, Kejaksaan dapat menciptakan Safe Harbor Rule (Aturan Pelabuhan Aman). Selama ini, penyelesaian sengketa melalui jalur damai atau restrukturisasi utang sering dianggap sebagai potensi tindak pidana korupsi oleh lembaga auditor jika terjadi fluktuasi nilai aset di kemudian hari.
