Kemudian, dalam intervensi demand melalui implementasi atas pajak karbon dilakukan:
1. Pajak karbon yang menganut skema cap tax
2. Tanpa adanya pajak atas pelanggaran emisi cap tertentu sama dengan pelaku usaha tidak tergerak untuk membeli kredit karbon
3. Roadmap pajak karbon juga dapat diselaraskan dengan roadmap carbon trading.
“Tantangan yang sering dihadapi tentu kurangnya ketersedian pasar karbon, efektivitas pengurangan emisi, standarisasi, verifikasi, integrasi, dan transparansi, potensi prakti greenwashing, regulasi yang tepat dan berkepastian, hingga intensitas teknologi dan SDM yang berkeahlian,” Aji melanjutkan.
Selain itu, kerap juga terjadi risiko campur tangan politik, awareness dan literasi tentang bursa karbon, kehadiran sanksi dan kepatuhan, serta pasar karbon yang sepi dan tidak aktif. Dibalik tantangan yang harus dihadapi, terdapat peluang yang menjanjikan perdagangan karbon di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia. Dengan demikian, maka total emisi karbon yang mampu diserap Indonesia kurang lebih sebesar 113,18 gigaton.
Jika Indonesia dapat menjual kredit karbon dengan harga 5 dollar AS di pasar karbon, maka potensi ekonomi karbon Tanah Air mencapai Rp8.000 triliun. Untuk itu bursa karbon harus didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca serta meregulasi kesiapan setiap sektor usaha.
“Bursa karbon di Indonesia menurut saya berpotensi sangat besar, jadi langkah pemerintah selanjutnya harus jeli dengan pemanfaatan bursa karbon. Kemudian, yang perlu diwaspadai bagaimana perilaku dari pelaku usaha nanti dan bagaimana merespon adanya bursa karbon ini, dari sini kita perlu melihat dan menelaah proses bisnis dan bagaimana menjamin bursa karbon yang sehat sehingga tercapai net zero emission-nya,” pungkas Aji.