“Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU Hukum Acara Perdata,” harapnya.
Pendiri dan Senior Partner Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo (LGS) itu menilik negara tetangga, Singapura. Kendati telah maju sistem hukumnya, Singapura masih perlu mereformasi secara mendasar hukum acara perdatanya. Awal 2022, Singapura baru memberlakukan The New Singapore Rules of Court 2021. Konsep pengaturan tersebut dengan lima prinsip. Pertama, akses yang adil terhadap keadilan.
Kedua, proses yang cepat. Ketiga, pekerjaan yang menghemat biaya sebanding dengan sifat dan pentingnya tindakan; kompleksitas klaim; kesulitan masalah dan persoalan yang ditimbulkan; serta jumlah atau nilai klaim. Keempat, penggunaan sumber daya pengadilan secara efisien. Kelima, hasil yang adil dan praktis sesuai dengan kebutuhan para pihak. Begitu pula dengan Kanada melakukan hal serupa dengan prinsip yang mirip.
Bagi Arief, prinsipnya pemanfaatan teknologi yang maju dapat menyederhanakan proses, akses masyarakat mendapat keadilan, biaya terjangkau, kecepatan proses, dan adil bagi para pihak berperkara menjadi acuan yang banyak digunakan. “Saya pikir perubahan (hukum acara perdata, red) semua yuridiksi arahnya akan ke sana.”
Pria yang juga salah satu Pendiri Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK) itu berpendapat, bila tercapai tujuan dengan pembaharuan hukum acara perdata, beban anggaran negara bakal berkurang. Bahkan hak-hak warga negara lebih terlindungi, serta berperkara perdata tidak menjadi sesuatu yang mahal dan proses yang panjang.
“Berperkara perdata akan menjadi hal biasa dengan proses yang adil, terbuka, dan efisien untuk menyelesaikan kesalahpahaman, perselisihan di masyarakat kita yang majemuk,” katanya.
Peneliti Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK), Johanna Poerba menambahkan, perubahan hukum acara perdata menjadi kesempatan baik untuk menyesuaikan hukum acara perdata dengan perkembangan zaman. Misalnya, pemanfaatan teknologi, memperbaiki berbagai kekurangan, dan mengakomodir hal-hal yang belum diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku saat ini.
“Oleh karenanya revisi hukum acara perdata yang baru sebaiknya tidak lagi hanya sekedar memindahkan atau menegaskan ketentuan-ketentuan lama, tetapi juga menyediakan solusi yang lebih modern untuk mengatasi permasalahan hukum perdata yang makin kompleks,” katanya.