Kemudian setelah pelapor menyetorkan sejumlah uang untuk berinvestasi, maka mereka mendapatkan nomor akun dan password transaksi. Akun ini dapat dijalankan sendiri maupun diberikan kepada orang lain yang dapat mengelola akun.
Namun, kemudian pelapor memperoleh informasi bahwa nilai investasi terancam hangus, sehingga pelapor harus melakukan top up sejumlah uang untuk menyelamatkan akun. Ketika menyadari bahwa pelapor mengalami kerugian kemudian mereka meminta pertanggungjawaban pihak Perusahaan Pialang Investasi atau Bappebti.
"Pola pengaduannya tidak jauh dari permintaan ganti rugi atau uang kembali," imbuh Yeka.
Setelah pengaduan tersebut, biasanya dilakukan musyawarah tingkat pialang dan bursa, namun biasanya juga bermasalah. Pelapor mengatakan bahwa pihak bursa seringkali meminta pertemuan secara langsung di Jakarta, padahal nasabah berasal dari luar Jakarta.
"Pada tahap ini, biasanya pengaduan pelapor bergeser, dari yang semula meminta ganti rugi, berubah menjadi permohonan kepada Bappebti untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh wakil pialang berjangka dan/atau perusahaan pialang berjangka. Karena lama tidak menerima tanggapan dari Bappebti maka masyarakat melaporkan ke Ombudsman," terang Yeka.
Untuk itu, Ombudsman RI melakukan klarifikasi langsung dengan Bappebti agar laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman dapat segera diselesaikan. Yeka juga menyoroti perlunya memaksimalkan program edukasi kepada masyarakat agar berinvestasi secara berkesadaran.
Sementara itu Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko menyatakan bahwa pihaknya tengah gencar melakukan diseminasi peningkatan literasi masyarakat terkait investasi. Menurutnya, masyarakat perlu menyadari bahwa investasi selalu melekat dengan risiko. Sehingga diperlukan kesadaran dalam memilih investasi.