Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) tengah melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Evaluasi ini dilakukan sebagai langkah menyesuaikan kebijakan daerah dengan regulasi terbaru yang ditetapkan pemerintah pusat sekaligus memastikan efektivitas penerapan aturan tersebut di lapangan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran menyampaikan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi alasan penting untuk melakukan penyesuaian ulang.
“Monitoring dan evaluasi implementasi kawasan tanpa rokok ini bertujuan memastikan penerapannya berjalan efektif, sekaligus menyesuaikan kebijakan terbaru di tingkat pusat,” ujar Fadly saat Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Padang, Jumat (19/9/2025) pekan kemarin.
Baca juga:
- Cegah Kerusakan Jalan, Pemprov Lampung Bakal Batasi Operasional Truk ODOL
- Pemprov NTT Beri Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penyandang Disabilitas
Menurut Fadly, PP tersebut membawa sejumlah ketentuan baru. Antara lain terkait pengendalian iklan rokok hingga pengaturan kawasan tertentu yang masuk dalam kategori KTR. Hal ini menuntut daerah untuk segera menyelaraskan perda yang sudah berlaku sejak 2012.
Perda KTR sangat penting dalam rangka mewujudkan visi Kota Padang menjadi kota pintar dan kota sehat. Ditambah, evaluasi ini bertepatan dengan tahap penilaian Kota Sehat oleh Kementerian Kesehatan.
“Sehat infrastruktur, sehat sekolah, sehat pasar, sehat kebencanaan, dan sehat kesejahteraan sosial. Hasil monitoring dan evaluasi Perda KTR ini akan menjadi masukan penting dalam penilaian tersebut,” tambahnya.
















