Perkembangan era teknologi memaksa mengubah kebiasaan transaksi perekonomian dari konvensional ke digital. Nyaris semua sektor perekonomian mulai menggunakan digitalisasi. Regulasi menjadi instrumen yang mesti diselaraskan dengan perkembangan teknologi. Namun demikian berbagai penyediaan infrastruktur pendukung menjadi keharusan bagi pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai angka AS$ 150 pada 2025. Sementara di wilayah Asean, Indonesia menjadi negara nomor wahid dengan porsi 40 persen. Sementara pada 2030 diprediksi bakal mengalami peningkatan siginifikan dengan melihat tren perkembangan dan pertumbuhan ekonomi digital.
“Para mahasiswa inilah yang akan menjadi sumber SDM dan talenta digital kita ke depan, yang tentu harus dipersiapkan untuk menghadapi transformasi digital ini,” ujarnya melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (30/9/2022).
Terpisah, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian berpandangan potensi bisnis digital di tengan pertumbuhan ekoknomi yang mulai bangkit dari keterpurukan oleh generasi milenial maupun Gen Z mesti lebih dioptimalkan. Pasalnya penetrasi yang paling tinggi berada pada usia muda.
Menurutnya, wadah dalam menjalankan aktivitas berusaha bagi kalangan milenial melalui e-commerce. Baginya, besarnya pangsa pasar ada di Indonesia, faktanya belum sanggup dipenuhi seluruh pelaku usaha dalam negeri. Dia mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan banyaknya kendala yang dihadapi para para e-commerce yakni karena faktor demand. Artinya dari sisi demand-nya perlu kita tingkatkan.
Perkembangan era teknologi menjadikan mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan internet sebagai media komunikasi. Tapi, keamanan data pribadi dalam bertransaksi dengan melalui platform e-commerce perlu dipastikan melalui keberadaan Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mulai diberlakukan.
Eliza berpendapat dalam mengkonversi pengguna internet menjadi aktivitas ekonomi memang membutuhkan transformasi paradigma di berbagai level stakeholders. Mulai tingkat pemerintah, pelaku usaha, termasuk kebutuhan infrastruktur penunjang. Menurutnya, pemerintah terus membangun infrastruktur digital yang memadai di seluruh Indonesia.
Antara lain pemerintah telah menyiapkan infrastruktur teknologi berupa fiber optic maupun pengembangan teknologi terbaru yang sering disebut Low Earth Orbit Satellite. Dengan demikian, kata Eliza, 17.000 pulau di Indonesia bakal saling terkoneksi satu dengan lainnya. Dia menilai pembangunan infrastruktur amat diperlukan, khususnya di luar pulau Jawa.
“Karena infrastruktur ini bagian dari ekosistem digital. Pemerataan di luar Jawa harus diprioritaskan agar meningkatkan perekonomian daerah tersebut,” katanya.
Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyoroti dari aspek sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, penyediaan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah memang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di luar pulau Jawa. Tapi langkah yang ditempuh pemerintah dalam penyediaan pembangunan infrastruktur perlu lebih masif.
Meski demikian, pemerintah berkewajiban meningkatkan sumber daya manusia (SDM), selain infrastruktur. Sebab penyediaan infrastruktur mesti berjalan selaras dengan peningkatan SDM agar dapat menggunakan media jaringan internet menjadi lebih produktif, khususnnya di daerah-daerah luar pulau Jawa.
Dia berpendapat peningkatan SDM menjadi faktor dalam upaya percepatan transformasi ekonomi digital. Sebab, menilai indikator percepatan transformasi ekonomi dapat dilihat dari pesatnya pengguna dan memanfaatkan internet dalam kegiatan berusaha. Menurutnya, data BPS menyebutkan kendati telah terdapat sinyal internet, sayangnya sebatas digunakan untuk komunikasi. “Untuk berdagang dan kegiatan berkegiatan produktif masih relatif rendah,” ujarnya.
Dia menunjuk data BPS tentang statistik komunikasi Indonesia periode 2021 terdiri dari tujuan mengakses internet di perdesaan adalah mendapatkan berita 73,0 persen, mendapatkan informasi untuk proses pembelajaran 50,66 persen, mengirim atau menerima email 11,42 persen. Kemudian media sosial 93,47 persen, pembelian barang/jasa 13,66 persen, penjualan barang/jasa 4,99 persen, hiburan 72,28 persen, dan fasilitas finansial 4,43 persen.
Huda menyebut adanya 3 aspek yang patut diperhatikan dalam upaya transformasi ekonomi digital. Pertama, infrastruktur. Kedua, aspek SDM. Ketiga, aspek penggunaan dari ekonomi digital. Menurutnya, aspek SDM dan penggunaan ekonomi digital belum mendapat perhatian pemerintah secara maksimal. “Akibatnya, digital skill kita masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Singapura atau Malaysia,” katanya.