Celah tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) semakin canggih seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmen untuk memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) secara berkelanjutan baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.
Seluruh pemangku kepentingan baik kementerian maupun lembaga akan terus meningkatkan sinergi guna menangani semua celah dan kesempatan yang dapat digunakan oleh para pelaku kejahatan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dalam siaran pers Selasa (29/3).
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa rapat Komite TPPU tersebut membahas tiga agenda penting, yaitu penanganan investasi ilegal, persiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dan pelaksanaan Perayaan Nasional Dua Dekade Gerakan APU PPT Indonesia. Mahfud MD menyatakan Pemerintah tidak akan setengah-setengah dalam menindak pelaku kejahatan investasi ilegal.
Selain merugikan masyarakat, kejahatan itu merusak kepercayaan publik pada instrumen investasi yang dilindungi hukum. “Seluruh kementerian dan lembaga anggota Komite TPPU meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan investasi ilegal secara sinergis dan efektif agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan investasi. Pemerintah tidak akan setengah-setengah bekerja melindungi rakyat dari kejahatan tersebut,” tegasnya.
Baca:
- MAKI Laporkan Dugaan Penyelundupan Ekspor Ilegal Minyak Goreng ke Kajati DKI
- Ini Penyebab Naiknya Harga Minyak Goreng
- 5 Catatan YLKI Terkait Polemik Minyak Goreng
Selain itu, guna meningkatkan kepercayaan di mata internasonal, Indonesia juga sedang menjalani proses untuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Keanggotaan Indonesia di FATF sangat penting untuk mendapatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia, sehingga dunia kian yakin confidence dan trust terhadap iklim investasi dan bisnis di Indonesia.
“Sangat penting bagi Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF. Oleh sebab itu kita akan laksanakan seluruh action plan dalam menghadapi penilaian FATF, dan Bersama- sama menunjukkan upaya pencegahan dan pemberantasan investasi ilegal secara sinergis dan efektif,” jelas Menkopolhukam.