Sharmila menilai program bantuan ini masih belum jelas tujuannya. Dia menganggap program Banpres ini hanya bertujuan untuk melihat basis data pelaku usaha sementara lembaga pengusul seperti koperasi tidak mendapatkan manfaat dari data yang diserahkan tersebut. Dia juga mengkhawatirkan dana Banpres untuk 12 juta pelaku usaha tersebut tidak tersalurkan secara maksimal kepada pelaku usaha yang membutuhkan.
“Menurut saya, program Rp 2,4 juta ini masih abu-abu karena saya melihat mereka perlu kepentingan data base tapi sebenarnya manfaat buat pemberi data itu apa tidak kelihatan. Harusnya ada take and give. Sementara pelaku usaha mikro ini tidak bisa daftar sendiri harus lewat komunitas. Komitmennya kenapa tidak disalurkan melalu pemberi data kemudian, uniknya lagi kenapa harus dibikinkan rekening baru dan tidak pakai rekening yang sudah ada,” kata Sharmila.
Selain itu, Sharmila menambahkan data ganda pelaku usaha juga berisiko terjadi dalam bantuan ini. Sebab, dia menjelaskan ada data pelaku usaha yang bisa berada pada lebih dari satu lembaga pengusul.
“Misalnya, pelaku usaha ini ikut beberapa organisasi sehingga datanya ada di berbagai organisasi. Sementara organisasi itu kirim semua data (pelaku usaha). Itu nanti ada validasi data, nanti setelah validasi data ribut lagi karena harus pilih pelaku usaha itu dari organisasi mana. Nanti setelah disortir jadi pertanyaan dia dari kelompok mana. Lalu setelah disortir lagi, kelompok-kelompok tadi saling mengakui itu anggotanya. Ini jadi persoalan,” jelas Sharmila.