- Prof I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani – Universitas Negeri Sebelas Maret

Profesor Ayu menaruh perhatian besar pada penyelesaian konflik tenurial. Bisa dikatakan ini menjadi bagian dari kepeduliannya pada isu besar green government, baik pada tingkat lokal maupun nasional dan internasional. Simak artikel lengkapnya Profesor I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Jalan Mengatasi Konflik Tenurial.
- Prof Tri Lisiani – Universitas Jenderal Soedirman

Prof Tri Lisiani Prihatinah mengurai beragam persoalan dan kelemahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang belum berperspektif kesetaraan gender yang berujung merugikan pihak perempuan sebagai ibu atau istri. Untuk selengkapnya, simak artikel berjudul Prof Tri Lisiani, Sang ‘Pendobrak’ Bias Gender dalam Hukum Perkawinan.
- Prof Rosa Agustina – Universitas Indonesia

Wanita kelahiran Purwokerto 31 Agustus 1959 ini berpendapat hukum perikatan dalam KUHPerdata (Burgelijk Wetboek/BW) – sebagai peninggalan produk hukum kolonial Belanda yang diadopsi dari Code Civil Prancis – yang dipelajari sekarang ini sangat tidak memadai dengan perkembangan hukum perikatan dalam praktik transaksi elektronik yang sudah sedemikian pesatnya. Simak artikel berjudul Prof Rosa Agustina, Pendorong Legalitas Perikatan dalam Transaksi Elektronik.
- Prof Tatiek Sri Djatmiati – Universitas Airlangga

Di dunia kampus, Prof Tatiek akrab dengan hukum administrasi negara. Bidang ilmu tersebut yang juga membawanya menjadi guru besar pada 24 November 2017. Dalam pidato pengukuhannya berjudul Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik, dia menyayangkan masih banyak kasus-kasus perizinan usaha di tingkat pusat dan daerah bermasalah. Simak artikel lengkapnya Mengurai Pemikiran Prof Tatiek Sri Djatmiati Menyangkut Perizinan.
- Prof Ningrum Natasya Sirait – Universitas Sumatera Utara

Dalam orasi pengukuhan Guru Besar FH USU pada 2 September 2006, Prof Ningrum mengatakan, pemerintah mempunyai peran ekstensif dalam bidang perekonomian, tetapi sering kebijakannya bersifat sepihak dan hanya dinikmati oleh golongan tertentu. Peran dominan terlihat dalam bentuk regulasi ataupun pemberian kemudahan berupa fasilitas persetujuan bagi beberapa pelaku usaha yang akhirnya melahirkan praktik monopoli. Simak artikel berjudul Hukum Persaingan Usaha dalam Pandangan Prof Ningrum Natasya Sirait.
- Prof Farida Patittingi – Universitas Hasanuddin

Pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus didasarkan pada karakteristik khas masing-masing. Hal itu untuk mencegah eksploitasi sebatas untuk permukiman, kegiatan usaha pariwisata serta pengembangan bisnis lainnya. Simak artikel lengkapnya dalam Seruan Profesor Farida Patittingi untuk Melindungi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Prof Retno Saraswati – Universitas Diponegoro

Prof. Retno berpendapat masih ada sejumlah hal yang harus diperbaiki dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan. “Bagaimana sistem pemilu, pilkada, peraturan perundang-undangan, kemudian lembaga negara ini juga harus dievaluasi,” ujarnya. Selengkapnya baca Cerita tentang Profesor Retno Saraswati, Perkembangan Teknologi dan Daulat Presiden.
Demikian 11 potret dan gagasan para guru besar hukum dari pelbagai kampus yang berhasil dihimpun Hukumonline. Semoga bermanfaat..
















