Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diklaim pemerintah memberikan kemudahan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Khusus untuk usaha mikro dan kecil, UU Cipta Kerja mengubah sebagian ketentuan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). UU Cipta Kerja masih mempertahankan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang menyebutkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Tapi, UU Cipta Kerja mengatur ketentuan baru yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (7) UU PT yakni mengecualikan ketentuan pasal 7 ayat (1) itu bagi beberapa lembaga, salah satunya usaha mikro dan kecil. Lebih tegas lagi dalam Pasal 153A UU PT yang diubah UU Cipta Kerja menyebutkan perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 orang.
Pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. “Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah,” demikian bunyi Pasal 153A ayat (3) UU Cipta Kerja.
Ketua Bidang Ristek PP Ikatan Notaris Indonesia (PP INI), Aulia Taufani, mengatakan norma baru soal PT yang diatur UU Cipta Kerja yakni perseroan yang mempunyai kriteria usaha mikro dan kecil atau PT perseorangan. Menurutnya, ketentuan ini membuka peluang bagi pendirian PT dilakukan tanpa melibatkan notaris. Pelaku usaha bisa langsung mengajukan pernyataan dan masuk dalam sistem di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan status badan hukum.
“Mekanisme ini khusus untuk usaha mikro dan kecil. Bagi usaha menengah dan besar mekanismenya mengikuti pembentukan PT seperti biasa,” kata Aulia Taufiani di Jakarta, Selasa (17/11/2020). (Baca Juga: PP INI dan Polri Rampungkan Pedoman Kerja Notaris Berhadapan dengan Hukum)
Meski ketentuan ini membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil mendirikan PT tanpa notaris, tapi Aulia mengingatkan setelah PT ini berjalan pasti akan berinteraksi dengan pihak lainnya, seperti perbankan dalam hal perjanjian kredit, sewa tempat dan lainnya. Nah, berbagai transaksi tersebut tentu akan bersinggungan dengan peran notaris.
Apalagi ketika PT yang dibangun itu semakin besar, kemudian naik menjadi usaha menengah atau bisa juga mengajak pihak lain bermitra dan PT itu ujungnya menjadi PT sebagaimana biasanya, sehingga bukan lagi dikategorikan usahan mikro dan kecil. Jika demikian, tentu saja membutuhkan peran notaris.
Aulia mengakui melalui UU Cipta Kerja ini pemerintah terlihat jelas keberpihakannya pada UMKM. Tidak menutup kemungkinan ke depan ada bantuan dan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap UMKM ini. Bahkan jika dicermati, ketentuan mengenai PT untuk usaha mikro dan kecil ini tercantum dalam bab tentang Biaya dalam UU Cipta Kerja. Artinya, ada kesan agar biaya yang dikeluarkan untuk usaha mikro dan kecil tidak tinggi atau malahan nol rupiah.
Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah itu, Aulia menekankan kalangan notaris bisa berkontribusi untuk mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil sebagaimana harapan UU Cipta kerja. Ukuran kesuksesan ketentuan ini adalah berapa banyak usaha mikro dan kecil yang akan tumbuh.
Menurut Aulia, ada pandangan yang menilai pelibatan notaris dalam pembentukan PT bagi usaha mikro dan kecil dapat memperpanjang proses dan menambah biaya. Jika persoalannya adalah biaya, Aulia memberi contoh beberapa waktu lalu PP INI pernah bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk membantu pelaku ekonomi kreatif untuk mendirikan badan hukum. Bekraf mengalokasikan anggaran untuk menjalankan program tersebut.
Mekanisme lain yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi biaya, bagi Aulia dengan cara memberikan insentif bagi notaris. Misalnya, notaris yang sudah banyak mengurus pendirian PT mendapat insentif dari pemerintah untuk membantu usaha mikro dan kecil mendirikan PT. Insentif itu bisa diberikan dalam bentuk diskon pungutan atau pajak.