Laporan setebal 124 halaman itu telah disusun berdasarkan investigasi yang dilakukan tim dengan mendatangi dan melakukan wawancara terhadap berbagai pihak. Serta mendapatkan berbagai bukti pendukung yang menjadi bahan analisis tim. Mahfud menyampaikan laporan TGIPF akan menjadi bahan masukan untuk menyusun langkah transformasi di bidang olahraga, khususnya sepak bola, di tanah air.
“Nanti hasil laporan itu akan diolah oleh Bapak Presiden untuk kebijakan keolahragaan nasional dengan melibatkan stakeholder tentu saja yang ada menurut peraturan perundangan-undangan,” kata Mahfud sebagaimana dilansir laman setkab.go.id, Jum’at (14/10/2022).
Salah satu catatan penting laporan TGIPF mengenai tanggung jawab hukum atas tragedi stadion Kanjuruhan. “Di sinilah kami lalu memberikan catatan akhir yang tadi digarisbawahi oleh Bapak Presiden, Polri supaya meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus ikut bertanggung jawab secara pidana di dalam kasus ini. TGIPF punya banyak temuan-temuan indikasi untuk bisa di dalami oleh Polri,” ucapnya.
Selain tanggung jawab hukum, Mahfud mengatakan TGIPF juga memberikan catatan mengenai tanggung jawab moral dari para pemangku kepentingan. “Adapun tanggung jawab moral dipersilakan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban,” lanjutnya.
Mahfud menambahkan dalam laporannya TGIPF juga menyebut semua pemangku kepentingan saling menghindar dari tanggung jawab dan semuanya berlindung di bawah aturan serta kontrak yang secara formal sah. Oleh sebab itu, TGIPF menyampaikan catatan dalam laporannya bahwa pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) harus bertanggung jawab.
“Di dalam catatan dan rekomendasi kami juga sebut jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah karena yang satu mengatakan ‘aturannya sudah begini kami laksanakan,’ yang satu bilang ‘saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statuta FIFA,’ sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya,” tegas Mahfud.