Pemerintah makin serius dalam mengimplementasikan rencana pengalihan sertifikat tanah dari format analog menjadi sertifikat elektronik. Langkah ini diambil untuk mempermudah proses administrasi bagi masyarakat. Namun peralihan tersebut membutuhkan kehati-hatian dari lembaga-lembaga terkait. Termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menjadi gerbang pembuatan sertifikat dengan merumuskan berbagai regulasi dalam memperkuat keabsahan sertifikat elektronik dan mengawasi berbagai data masyarakat secara digital.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT), Hapendi Harahap menyadari digitalisasi menggunakan internet tidak hanya berlandaskan keamanan tetapi lebih mengutamakan kecepatan dan kapasitas internet. Sehingga, IPPAT pun bertekad memberikan kepastian hukum dalam pembuatan sertifikat tanah elektronik.
“Kita tahu baik, tuntutan peraturan maupun tuntutan masyarakat bahwa akta yang dilahirkan dari PPAT harus sesuai peraturan hukum dan memberikan kepastian,” jelas Hapendi dalam Forum Group Discussion (FGD) PP IPPAT bertajuk ‘Menelaah Autentisitas Akta Elektronik’, Rabu (26/2/2025).
Baca juga:
- Gandeng Hukumonline, Strategi PP IPPAT Sosialisasikan Peralihan Akta Tanah Elektronik
- Ketum IPPAT Imbau PPAT Taat Prosedur dalam Pembuatan Akta Tanah
Hapendi menegaskan, PP IPPAT bertujuan mendorong penuh kebijakan yang dilakukan pemerintah. Tahapan yang telah disampaikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bahwa digitalisasi diawali dari pertanahan dan dilanjutkan dengan digitalisasi sertifikat hak atas tanah yang sedang diproses.
“Sertifikat konvensional yang analog akan disertifikasi menjadi digital. Ini memang tahapan yang disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu,” tambahnya.
Kepala Subdirektorat Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Ruang pada Direktorat Pengaturan Pendaftaran dan Tanah dan Ruang, Noor Puspita Sari, menegaskan betapa pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan. Hal tersebut merupakan bagian dari tuntutan zaman yang sudah masuk ke dalam industri 5.0.
