Pasal 113 ayat (3) menyebut nilai benda yang dapat disita tidak melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana. Pasal 119 ayat (1) mengatur dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dilelang dengan persetujuan tersangka atau terdakwa dan disaksikan oleh tersangka atau terdakwa dan/atau advokatnya.
Benda sitaan yang dilelang itu tidak dapat dibeli tersangka atau terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, dan hubungan kerja atau keuangan. Pasal 119 ayat (3) memuat ketentuan benda sitaan yang dilelang.
Namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap tidak dirampas untuk negara, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Termasuk jika ada bunga keuntungan atau bentuk lainnya dari hasil penyimpanan benda sitaan yang dilelang.
Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Hukum, Prof Edward Omar Sharif Hiariej yang akrab disapa Prof Eddy mengatkan prinsipnya setuju terhadap perubahan itu. Dia mengusulkan Pasal 112 ayat (4) diberi penjelasan untuk frasa ‘ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi,’ atau ‘pengadilan negeri bisa meminta informasi’. Berikutnya mengusulkan Paal 112A ayat (6).
“Setelah memperoleh penetapan penolakan, penyidik mengembalikan benda yang disita kepada pemilik paling lama usulan kami 3 hari,” ujarnya.
UU Khusus Penyadapan
Habiburokhman mengatakan pengaturan penyadapan tak diatur dalam RUU KUHAP tapi UU khusus. Hal itu sebagaimana arahan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir yang menyebut sejak periode sebelumnya DPR sudah menyusun rencana membuat UU Penyadapan. DPR periode lalu sudah melakukan kegiatan terkait penyusunan UU Penyadapan seperti kunjungan kerja.
“Maka penyadapan teknis tidak dibahas disini (RUU KUHAP,-red) tapi dimasukan ke UU Penyadapan. Kami para pimpinan dan kapoksi sudah mengadakan koordinasi, kita mengikuti saran dari pak Adies Kadir,” imbuhnya.
RUU KUHAP mengatur penyadapan sebagai salah satu upaya paksa. Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia, dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
