Pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) kelapa sawit resmi diumumkan oleh presiden Joko Widodo dan akan berlaku mulai pada 28 April 2022 mendatang. Kebijakan penghentian sementara ekspor CPO dan minyak goreng ini dilakukan akibat polemik minyak goreng di dalam negeri yang masih bergulir.
Larangan ekspor CPO dan minyak goreng berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi petani sawit dan pengusaha CPO kelas menengah ke bawah karena para pengusaha tidak bisa menyimpan hasil produksi lantaran keterbatasan alat.
Di lain sisi, pengusaha CPO besar memiliki fasilitas serta kapasitas penyimpanan yang lebih baik, sehingga meski berpotensi kehilangan pendapatan, mereka masih mampu bertahan dengan alat yang mumpuni.
Sejumlah pakar ekonomi memprediksi kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng tidak akan berlangsung lama lantaran kerugian nilai ekonomi yang sangat signifikan hingga mencapai 60% pasar ekspor komoditas tersebut hilang.
Baca Juga:
Larangan ekspor CPO beserta minyak goreng disinyalir akan menimbulkan berbagai dampak, di antaranya yaitu:
1. Merugikan petani kecil
2. Indonesia kemungkinan akan kehilangan devisa sebesar Rp43 triliun
3. Tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kelangkaan minyak goreng
Larangan ekspor adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana pemerintah menginginkan stok dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu. Hal ini berkebalikan dengan larangan impor yang mana pemerintah memberhentikan impor dan membatasi jumlah barang yang beredar.