Sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha, MA terus melakukan optimalisasi terkait kebijakan yang dapat mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan nilai gugatan kecil melalui mekanisme gugatan sederhana (small claim court). Tahun 2020, perkara gugatan sederhana yang diselesaikan pengadilan negeri sebanyak 8.439, meningkat 7,45 persen daripada tahun 2019 sebanyak 7.854. Perkara gugatan sederhana terkait sengketa ekonomi syariah yang dituntaskan pengadilan agama/mahkamah syar’iyyah sebanyak 184 perkara.
Baginya, tingkat kepercayaan publik kepada lembaga peradilan dapat diukur, salah satunya melalui tingkat penerimaan (akseptabilitas) terhadap putusan pengadilan berdasarkan jumlah upaya hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan. Upaya banding yang diajukan tahun 2020 tercatat sebanyak 21.895 perkara atau hanya 3,46 persen dari jumlah keseluruhan perkara yang diputus pengadilan tingkat pertama.
“Ini menunjukkan tingkat penerimaan atau kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sebesar 96,54 persen,” kata dia.
Untuk tingkat banding perkara yang diajukan kasasi sebanyak 13.106 perkara atau 52,72 persen dari seluruh perkara yang diputus pengadilan tingkat banding. Ini berarti tingkat kepuasan para pihak atas putusan di pengadilan tingkat banding sebesar 47,28 persen. Pada tingkat kasasi, putusan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 1.390 perkara atau 10,59 persen dari keseluruhan putusan kasasi. “Sehingga disimpulkan kepuasan terhadap putusan kasasi 89,41 persen.”
Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya menyebut pandemi Covid-19 mendorong penerapan cara baru dalam penyelenggaraan pelayanan di lembaga peradilan. Pandemi Covid-19 sekaligus mendorong transformasi di lembaga peradilan lebih cepat yakni melalui penggunaan e-Court dan e-Litigation, sehingga dapat memberikan kemudahan pelayanan peradilan kepada masyarakat.
“Sebelum pandemi Covid-19, MA sudah punya rencana besar untuk menerapkan teknologi informasi di lingkungan peradilan, adanya pandemi ini justru mempercepat pelaksanaan rencana itu,” kata dia.
Menurutnya, pandemi Covid-19 ini bisa dijadikan momentum untuk melakukan transformasi (digital) secara fundamental. Jokowi berharap MA terus melakukan terobosan dan inovasi dalam rangka memberi pelayanan peradilan secara cepat dan lebih baik. Tapi percepatan penggunaan teknologi ini bukan tujuan akhir, tapi pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas dan besar untuk mempercepat terwujudnya peradilan modern yang berkelanjutan.
Jokowi mengapresiasi setinggi-tingginya upaya MA untuk memperluas implementasi e-Court dan e-Litigation untuk perkara pidana, pidana militer, dan jinayat serta peningkatan versi untuk direktori putusan. Respon masyarakat terhadap aplikasi e-Court juga menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court meningkat sampai 295 persen. Penerapan teknologi ini terbukti mampu meningkatkan kinerja lembaga peradilan secara signifikan.
“Terlihat dari jumlah perkara yang diterima MA tahun 2020 merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah MA dan jumlah perkara yang diputus juga yang terbanyak, tanpa mengurangi kualitas putusan.”