Baca:
- Struktur Tarif Cukai Rokok Buka Peluang Penghindaran Pajak
- YLKI Respons Positif Kenaikan Cukai Rokok
- Semangat Pengendalian di Balik Kenaikan Cukai dan HJE Rokok
Sebagai industri yang memiliki satu kesatuan dengan industri rokok, ketika ada kebijakan di sisi hilir, lanjutnya, maka akan berimbas kepada industri hulu. Hal ini yang menjadi kekhawatiran bagi petani tembakau.
“Jadi itu yang sebenarnya kita khawatirkan karena kalau naik itu tiap tahun biasanya naik, tapi naiknya itu harus memikirkan masyarakat, misalnya inflasinya berapa kalau dihitung-hitung itu kenaikan 9-10 persen, itu rasional. Tapi kalau sampai 23 persen akibatnya juga harus dipikirkan,” jelasnya.
Budidoyo mengaku belum memiliki perhitungan secara pasti sebagai akibat dari kenaikan cukai rokok ini. Namun dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, setiap penurunan produksi volume rokok sebanyak lima persen dari total produksi, maka akan berdampak kepada pengurangan jumlah karyawan sebanyak 7000 untuk sektor SKT. Sedangkan untuk sektor SKM, jumlah pengurangan karyawan cenderung lebih sedikit yakni sebanyak 400 karyawan.
“Artinya ini banyak berimbas ke sektor padat karya. Makanya yang perlu diperhitungkan kan dampak terhadap pengurangan tenaga kerja, kalau sektor petani tingkat kerugiannya belum akan berdampak, dampaknya tidak sekarang nanti kuartal berapa baru ketahuan volume produksi akan turun berapa,” tegasnya.
Di samping itu, Budidoyo menyebut jika idealnya pemerintah harus memikirkan daya beli masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan cukai rokok. Dia juga menerangkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah daerah seperti kawasan tanpa rokok juga mempengaruhi konsumsi rokok dan menghambat pertumbuhan industri.
“Kalau prevalensinya untuk mengurangi konsumsi rokok, ya sebetulnya itu alasan klasik. Tapi persoalannya kan, perokok itu cukup elastis ketika tidak bisa dapat rokok sesuai kantong mereka akan downgrade ke harga rokok yang lebih murah. Nanti yang terjadi peredaran rokok ilegal jadi marak,” tandasnya.