Jelang perhelatan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (Pemilu 2024), isu kepemimpinan nasional menjadi sorotan kalangan perguruan tinggi. Pasca Pemilu 2024 nanti bakal terjadi pergantian kepemimpinan susunan pemerintahan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, termasuk yudikatif.
Tentunya, kepemimpinan nasional yang dipraktikkan pemerintahan saat ini menjadi bahan refleksi dan evaluasi agar menjadi catatan terhadap kepemimpinan nasional di masa mendatang. Lalu, seperti apa problem kepemimpinan nasional dan hal-hal apa yang mesti dipedomani para calon pemimpin di tingkat pusat dan daerah di masa mendatang?
Redaktur Senior Hukumonline Muhammad Yasin mengatakan semua pemerintahan sejak zaman era reformasi Presiden Habibie hingga Presiden Jokowi bisa dikaji dari aspek korupsi, demokrasi, reformasi birokrasi, dan penegakan/kebijakan hukum. Tentunya semua pemerintahan berkomitmen menegakkan 4 aspek tersebut dengan strategi dan caranya masing-masing.
Moderator Seminar Nasional Chief Media & Engagement Officer Hukumonline Amrie Hakim (kiri), Dr. Muhammad Yasin dan Prof Satya Arinato sebagai narasumber. Foto: RES
Baca Juga:
- Harapan Rektor USK Saat Membuka Raker BKS Dekan FH PTN
- Ini Sejumlah Agenda Raker BKS Dekan FH PTN se-Indonesia 2023
Dari pelaksanaan pemerintahan presiden-presiden tersebut, ia menemukan hal fundamental yakni semangat membangun transparansi, seperti masa pemerintahan BJ Habibie yang tercermin dari terbitnya UU HAM, UU Kebebasan Pers, UU Perlindungan Konsumen. Tapi, apakah yang dibangun presiden itu menghasilkan trust (kepercayaan publik).
“Faktanya, pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak. Presiden Gus Dur dikenal presiden yang sangat demokratis, agama Konghuchu diterima pada masanya, membangun transparansi dalam kasus membuka Bank Bali. Apakah hasilnya dia bisa membangun trust? Justru ia dilengserkan,” ujar Muhammad Yasin saat berbicara dalam Seminar Nasional bertema “Strategi Kepemimpinan Nasional dalam Menyongsong Pemilu Tahun 2024” di Kyrad Muraya Hotel, Banda Aceh, Senin (25/9/2023).