Dalam pandangan IOJI, Presiden RI dan Ketua DPR RI didesak untuk membuka ruang dialog yang bermakna dengan masyarakat. “Ruang dialog yang bermakna dengan perwakilan masyarakat, mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan, mencari jalan tengah secara partisipatif, serta menyampaikan secara terbuka kepada publik kebijakan yang akan ditempuh sebagai jawaban terhadap tuntutan masyarakat,” katanya.
IOJI juga menyoroti sikap sebagian anggota DPR RI yang dinilai tidak menunjukkan empati pada situasi yang terjadi. Karena itu, Otta mendesak Ketua Partai Politik dan Pimpinan DPR RI untuk menonaktifkan anggota dewan yang mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang mencederai rasa keadilan publik, khususnya terkait isu gaji dan tunjangan anggota DPR.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya reformasi menyeluruh dalam tubuh Polri. Reformasi ini, menurutnya, mutlak diperlukan untuk mengakhiri praktik kekerasan dan penyalahgunaan wewenang, serta membangun mekanisme akuntabilitas yang transparan dan berkeadilan.
“Demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia adalah fondasi keutuhan bangsa Indonesia. Negara wajib menjamin ruang aman bagi warga untuk bersuara, berpartisipasi, dan ikut menentukan arah kebijakan. Setiap pelanggaran atas kebebasan tersebut bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi juga mengkhianati esensi dari demokrasi.”
