Ketika UMKM masih berusaha memenuhi standar yang ditetapkan, produk impor sudah lebih dulu berada di pasar dengan keunggulan tertentu. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat, terutama terhadap produk yang masuk dari luar negeri, ketimpangan ini akan semakin terasa.
Kebijakan wajib halal seharusnya tidak hanya mengatur pelaku usaha di dalam negeri, tetapi juga memastikan bahwa standar yang sama berlaku bagi produk impor. Tanpa itu, persaingan menjadi tidak seimbang.
Halal sebagai Standar Kepercayaan dan Daya Saing
Perkembangan industri halal global menunjukkan bahwa halal tidak lagi berdiri sendiri sebagai simbol religius. Ia telah menjadi bagian dari standar kepercayaan yang lebih luas.
Konsumen hari ini tidak hanya melihat label halal, tetapi juga memperhatikan bagaimana produk diproduksi, dari mana bahan bakunya berasal, dan apakah prosesnya dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Ini sebenarnya menjadi peluang besar bagi Indonesia. Sertifikasi halal dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas produk secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi kepatuhan, tetapi juga dari sisi daya saing.
Namun, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan jika seluruh ekosistem siap. Tanpa kesiapan yang merata, halal akan berhenti sebagai label, bukan sebagai nilai tambah.
Penutup
Waktu menuju Wajib Halal Oktober 2026 tinggal hitungan bulan. Di atas kertas, arah kebijakan sudah jelas. Tapi di lapangan, ceritanya masih beragam. Ada pelaku usaha yang sudah siap, ada yang masih mencoba memahami, dan tidak sedikit yang masih tertatih mengikuti ritmenya.
Di saat yang sama, pasar tidak menunggu. Produk impor terus masuk dengan kecepatan dan kesiapan yang berbeda. Ini yang perlu dibaca dengan jernih. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi justru terasa lebih memberatkan bagi pelaku usaha sendiri.
