Selasa, 25 Oktober 2016

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, 214 Regulasi Disederhanakan

Diklaim 99 persen telah selesai.
FAT
Menko Perekonomian Darmin Nasution. Foto: Sgp

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah berjalan dua tahun. Sepanjang itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, telah dilakukan berbagai kebijakan deregulasi dan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi, kemudahan memperoleh izin usaha, mendorong masyarakat berpenghasilan rendah hingga ekspor.
 
“Daripaket I sampai XIII, pemerintah telah menyederhanakan 214 regulasi,” ujar Darmin sebagaimana dilansir dari laman resmi .
 
Selain itu, pemerintah telah membentuk  besar yang terdiri dari banyak kementerian/lembaga. ini terdiri dari empat kelompok kerja, mulai dari Pokja I tentang kampanye dan diseminasi kebijakan, Pokja II tentang percepatan dan penuntasan regulasi,Pokja III tentang evaluasi dan analisa dampak dan Pokja IV tentang penanganan dan penyelesaian kasus.
 
Ia mengatakan, dari 214 regulasi yang disederhanakan, 99 persen di antaranya telah terbit dan selesai. Dijelaskan oleh Darmin, dari hasil paket kebijakan ekonomi ini, pemerintah telah meresmikan 28 Pusat Logistik Berikat (PLB) yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga itu akan menolong kecepatan dan efisiensi logistik kita,” ujarnya. 
 
Selain itu, pemerintah juga melakukan serangkaian kebijakan lainnya. Mulai dari mempercepat perizinan menjadi tiga jam, mengusulkan pengembangan kawasan industri, menetapkan sistem pengupahan, mendorong kemudahan dan insentif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), melakukan pembiayaan ekspor/KURBE, mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM (EODB), mempersingkat proses insentif fiskal, agregator/konsolidator produk-produk ekspor UKM, dan revisi DNI melalui Perpres Nomor 44 tahun 2016.
 
“Ini semua tentu saja untuk menjadi pelumas. Sehingga ekonomi kita diharapkan bisa berjalan lebih efisien dan lebih cepat,” ujar Darmin dalam press briefing ‘2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK’ itu.
 
Dalam acara tersebut, hadir sejumlah menteri Kabinet Kerja. Antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
 
Darmin mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK telah mengambil langkah-langkah taktis dan fundamental dalam situasi ekonomi dunia yang melambat untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Salah satunya dengan melakukan reformasi fiskal yang fokus pada tiga tujuan utama. 
 
Reformasi fiskal pertama, lanjut Darmin, adalahpenurunan subsidi besar-besaran pada akhir 2014. Kedua, pengeluaran didorong ke arah pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga pengeluaran negara juga didorong ke arah pendidikan dan kesehatan. “Meski APBN menghadapi kendala dengan perlambatan dunia ini, tetapi kita justru mulai dengan reform di bidang itu,” ujarnya.
 
Lebih lanjut, Darmin menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sekaligus akan menjawab persoalan ketimpangan. Hal ini dapat dilihat dari gini rasio yang relatif membaik. Selain mengisi kelemahan utama ekonomi, pembangunan infrastruktur juga mempunyai keuntungan , tidak perlu dijaja-jajakan kemana-mana untuk menjualnya.


setkab.go.id

task forseTask force 

(Baca Juga: Deregulasi Paket Kebijakan Ekonomi Diklaim Rampung 99 Persen)







(Baca Juga: Deregulasi untuk Perbaikan Kemudahan Berusaha)



non-tradable goods

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua