Rabu, 03 January 2018

Notaris Perlu Tahu! Bayar PNBP Kini Wajib dengan Aplikasi YAP

Sebagai salah satu cara menghindari pungli dengan mekanisme online sesuai usulan KPK.
Norman Edwin Elnizar
Ilustrasi Foto: BAS

Ada pengumuman bagi para notaris yang bertanggal 27 Desember 2017 lalu di situs Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Salah satu isinya mewajibkan notaris melakukan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Ditjen AHU dengan rekening Kartu Tanda Anggota INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang telah teregistrasi dengan aplikasi YAP. Pembayaran dengan cara lama masih ditoleransi hanya dalam jangka waktu 14 hari sejak Selasa (2/1).

 

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), Mugaera Djohar membenarkan pengumuman tersebut. Menurutnya, ketentuan ini telah disepakati pada Rapat Pleno PP-INI di Balikpapan pada Januari 2017 lalu. “Itu sudah lama ya, awal 2017, semua kegiatan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terintegrasi dengan KTA INI,” jelasnya kepada hukumonline, Selasa (2/1).

 

Pembayaran yang sebelumnya dengan sistem voucher diubah dengan autodebet di rekening tiap notaris yang terintegrasi dengan KTA INI dan aplikasi YAP. Aplikasi YAP adalah inovasi sistem pembayaran yang dikeluarkan Bank BNI dengan cara pembayaran non tunai menggunakan kecanggihan smartphone. “Aplikasi YAP itu untuk validasi bahwa kita mengizinkan BNI melakukan autodebet terhadap rekening kita,” lanjutnya.

 

(Baca Juga: Menristekdikti Hapus M.Kn., Begini Sikap Ikatan Notaris Indonesia)

 

Menurut notaris yang akrab disapa Mumu ini, langkah penggunaan sistem pembayaran autodebet secara online sebagai upaya mencegah potensi gratifikasi. Hal ini menjadi bagian dari arahan KPK untuk menghindari pungli. “Maka semua dilakukan secara online,” ujarnya.

 

Para notaris diberikan rekening khusus yang terintegrasi dengan KTA INI masing-masing. Rekening ini perlu diaktivasi dengan datang ke kantor cabang Bank BNI terdekat dari kantor masing-masing. “Rekening sudah kita bagikan, nomor KTA sudah kita bagikan ke personal masing-masing langsung, teman-teman tinggal print untuk aktivasi ke BNI,” terang Mumu.

 

 

Setiap transaksi pembayaran layanan notaris di SABH akan menggunakan metode ini untuk seterusnya. Mumu menjelaskan bahwa cara ini juga jauh lebih efisien dibandingkan cara lama. Nantinya, setiap penghadap langsung mengirim biaya layanan notaris ke rekening khusus tersebut. Lalu, para notaris cukup melakukan otorisasi dengan aplikasi YAP agar autodebet dilakukan untuk pembayaran PNBP ke Ditjen AHU.

 

“Kita sudah melakukan MoU dengan BNI bahwa setiap notaris anggota INI, KTA dikeluarkan dengan cara membuat rekening di BNI,” kata Mumu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua