Senin, 11 Pebruari 2019

Kerja Sama KPK-Inggris Singgung Kasus Garuda

KPK meminta setiap perusahaan nantinya wajib mencantumkan siapa benefecial ownership.
Aji Prasetyo
Wakil Ketua KPK (kiri) dan Wakil Dubes Inggris untuk Indonesia (Kanan). Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng pemerintah Inggris untuk mengungkap siapa pemilik manfaat (benefecial ownership) dari korporasi pelaku korupsi. Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat melakukan pelatihan bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi dalam sektor barang dan jasa serta sektor swasta (private sector).

 

Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn mengatakan kerja sama ini tidak terlepas dari dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.

 

"Kami prioritaskan kerja sama dengan KPK pada beneficial ownership. Inggris adalah negara pertama di dunia yang membentuk situs khusus beneficial ownership untuk publik. Pada tahun pertama laman itu diakses lebih dari dua miliar kali. Ini berarti para penjahat dan koruptor tidak dapat menyembunyikan hasil korupsi mereka di tempat terpencil," ujar Rob di Gedung KPK, Senin (11/2).

 

(Baca juga: PPATK Jamin Perpres Beneficial Ownership Tak Ganggu Iklim Kemudahan Berusaha)

 

Rob menambahkan Inggris kini menjadi tuan rumah dari pusat anti korupsi internasional yang menyatukan petugas penegak hukum spesialis dari negara seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat dan juga Singapura untuk menangani tuduhan korupsi dalan skala besar. "KPK akan mengirimkan delegasi ke London bulan depan untuk memahami institusi ini dapat mendukung investigasi indonesia," terangnya.

 

Selama di Inggris nanti, perwakilan KPK akan menerima pelatihan peningkatan kapasitas akuntansi forensik. "Kerja sama kami dengan KPK sangat penting, kita akan bekerja lebih keras dan lebih dekat satu sama lain," kata Rob.

 

Sudah dua tahun

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan kerja sama dengan pemerintah Inggris ini sebenarnya sudah berlangsung selama dua tahun lebih. Tetapi terkait benefecial ownership, kerja sama semakin intensif setelah adanya Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemilik manfaat.

 

Syarif juga mengamini KPK akan mengikuti Inggris membuka siapa pemilik manfaat dari setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Apalagi biasanya perusahaan tidak pernah menampilkan siapa sebenarnya pemilik manfaat dalam struktur perusahaan. "Jadi para perusahaan yang daftar baru di Indonesia itu harus menyebutkan nama siapa pemilik. Kalau dulu, pemilik utamanya kan tidak ada di struktur perusahaan, tapi dikendalikan oleh orang itu, sekarang sudah ada peraturan presiden dan itu salah satu yang kita pelajari di Inggris," pungkasnya.

 

Untuk mewujudkannya KPK juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. "Salah satunya tentu kita yang mendaftar semua perusahan di Indonesia adalah Ditjen AHU Kemenkumham. Di situ kita akan kalau sudah di Ditjen AHU akan ketahuan perusahaan beneficial owner-nya siapa, Itu sedang kita pelajari," terangnya.

 

(Baca juga: KPK: Emirsyah Sudah Dua Kali Diperiksa Sebelum Jadi Tersangka)

 

Terkait akunting forensik, Syarif juga mengakui negara Uni Eropa sudah lebih maju dari Indonesia. Untuk itu pihaknya memang akan mengirimkan delegasi agar mendapatkan pelatihan mengenai materi tersebut.

 

Kasus Garuda

Saat ditanya apakah pembicaraan dengan Inggris juga menyentuh dugaan korupsi pengadaan mesin Rolls Royce di maskapai Garuda Indonesia, Syarif mengamininya. Ia bahkan terang-terangan jika KPK meminta bantuan Serious Fraud Office (SFO) atau KPK-nya Inggris untuk mengungkap perkara ini.

 

"Ya ada sedikit diksusikan itu. Tapi kasus ini akan segera selesai, saya berterima kasih karena semua dokumen yang diminta ke SFO, sudah berada di tangan KPK. Tunggu saja, Kasus Garuda akan segera disidangkan," jelasnya.

 

Diketahui dalam perkara ini KPK menetapkan Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo sebagai tersangka sejak 16 Januari 2017. Namun, hingga saat ini, KPK belum juga merampungkan penyidikan kasus dugaan suap di Garuda Indonesia. Bahkan, kedua tersangka hingga kini belum ditahan.

 

Dalam kasus ini, KPK menyangka Emirsyah Satar telah menerima uang sebesar AS$2 juta dan dalam bentuk barang senilai AS$2 juta dari Rolls-Royce melalui pendiri PT MRA Group Soetikno Soedarjo dalam kapasitasnya sebagai Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. Suap itu diduga terjadi selama Emirsyah menjabat sebagai Dirut PT Garuda Indonesia.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua