Kamis, 14 Maret 2019

Pemerintah Perlu Atur Sertifikasi untuk Perusahaan Outsourcing

Sebagai upaya membenahi praktik outsourcing yang selama ini dipandang negatif karena tidak taat aturan ketenagakerjaan terutama jaminan hak-hak normatif pekerjanya.
Ady Thea DA
Demo buruh di Jakarta. Foto: RES

Ada kalanya sebuah perusahaan menyerahkan sebagian pekerjaan untuk dikerjakan perusahaan lain. Atau bisa juga perusahaan merekrut pekerja profesional dari sebuah perusahaan untuk mengerjakan sebuah proyek atau pekerjaan tertentu. Cara ini biasanya digunakan perusahaan untuk membuat proses bisnisnya menjadi lebih efektif dan efisien karena mereka bisa fokus pada bisnis inti. Hal ini dikenal dengan istilah outsourcing.

 

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Harijanto mengingatkan sebelum menggunakan sistem outsourcing, perusahaan pengguna harus melakukan audit terlebih dulu untuk mendapatkan perusahaan outsourcing yang tepat. Ini penting untuk melihat kualitas perusahaan outsourcing tersebut, misalnya apakah mematuhi peraturan ketenagakerjaan. Selama ini outsourcing negatif di masyarakat karena banyak perusahaan outsourcing yang menyalahi aturan.

 

“Outsourcing masih dipandang negatif, ini yang harus dibenahi,” kata Harijanto dalam diskusi yang digelar sebuah stasiun radio di Jakarta, Rabu (13/3/2019). Baca Juga: Pemerintah Ingatkan Penghapusan Diskriminasi Ketenagakerjaan

 

Harijanto mengatakan praktik outsourcing yang benar dan sesuai aturan sangat membantu dunia usaha untuk lebih kompetitif menghadapi persaingan global. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk membenahi praktik outsourcing. Harijanto mengusulkan sebagai solusi pemerintah harusnya melarang perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh karena kerap menimbulkan masalah. Jika tidak, harus dipastikan perusahaan outsourcing mematuhi peraturan ketenagakerjaan.

 

Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (Abadi), Mira Sonia mengakui masih ada perusahaan outsourcing yang salah dalam memahami sistem outsourcing. Misalnya, perusahaan outsourcing hanya bertindak sebagai pembayar upah murah dan mengalihkan resiko. Sejak awal, Abadi mendorong agar dilakukan standardisasi perusahaan outsourcing sehingga masyarakat bisa mengetahui mana perusahaan outsourcing yang baik dan tidak melanggar aturan.

 

Mira mengatakan sangat penting bagi pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang mengatur standar dan sertifikasi untuk perusahaan outsourcing. Dengan begitu, perusahaan outsourcing tidak hanya bertindak sebagai pembayar upah pekerja, tapi punya nilai untuk menjadi partner bisnis yang saling menguntungkan bagi perusahaan pengguna. Standardisasi ini penting untuk mendorong perusahaan outsourcing punya aturan main yang sama.

 

“Bagi perusahaan pengguna outsourcing, kami ingatkan jangan menggunakan perusahaan outsourcing abal-abal karena Anda akan mengalami kerugian dalam jangka panjang,” ujarnya mengingatkan.

 

Mantan Ketua Umum Abadi, Greg Chen melanjutkan organisasinya punya aturan standar yakni semua perusahaan outsourcing yang ingin menjadi anggota harus melalui beberapa tahapan. Misalnya, pengurus organisasi akan melakukan kunjungan ke kantor perusahaan outsourcing tersebut, kemudian mengecek seluruh perizinan termasuk akta pendirian perusahaan.

 

Greg menjelaskan Abadi juga transparan dan menerima pengaduan dari pekerja yang berasal dari perusahaan outsourcing anggota Abadi. Dalam menindaklanjuti pengaduan itu, pengurus Abadi akan melakukan investigasi. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka perusahaan outsourcing yang bersangkutan akan dikeluarkan dari keanggotaan.

 

“Bahkan ada pengurus Abadi yang pernah dikeluarkan dari keanggotaan karena perusahaan outsourcing-nya tidak taat aturan,” tegasnya.

 

Pilih yang taat aturan

Executive Vice President Center of Digital BCA, Wani Sabu mengatakan perusahaannya menggunakan outsourcing untuk beberapa jenis pekerjaan penunjang seperti call center. Dia mengingatkan kepada seluruh perusahaan pengguna agar hati-hati sebelum menggunakan perusahaan outsourcing. Perusahaan pengguna harus menimbang mana perusahaan outsourcing yang akan digunakan, jangan sampai memilih perusahaan outsourcing abal-abal karena bisa mempengaruhi kualitas perusahaan pengguna.

 

“Kalau nanti ada pelanggaran, maka BCA sebagai perusahaan yang menggunakan outsourcing yang bakal diminta tanggung jawabnya. Karena itu, kami memilih perusahaan outsourcing yang taat peraturan, apalagi jika ke depan akan ada sertifikasi, ini sangat bagus,” tutur Wani.

 

Dia melanjutkan menjaga kualitas kerja outsourcing sejak awal perusahaannya telah membuat standar kerja. Dengan menggunakan outsourcing perusahaan pengguna bisa lebih efisien menjalankan bisnisnya. Perlakuan yang diberikan BCA terhadap pekerja outsourcing sama seperti pekerja tetap. Jika berprestasi pekerja outsourcing itu bisa diangkat menjadi pekerja tetap di anak perusahaan atau perusahaan induk BCA.

 

Sekjen OPSI, Timboel Siregar, menjelaskan outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan dikenal dengan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Mekanismenya bisa dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh. Praktik outsourcing tidak dapat dihindari atau dihapus. Buktinya, dalam tiga kali putusan MK terkait permohonan uji materi ketentuan outsourcing, Majelis MK menyatakan ketentuan outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan ini tidak melanggar konstitusi.

 

Karena itu, Timboel mendorong upaya yang perlu dilakukan ke depan yakni membenahi praktik outsourcing. Misalnya, membayar upah tidak boleh di bawah upah minimum, wajib mendaftarkan pekerja outsourcing dalam program jaminan sosial. Selama ini outsourcing disorot negatif karena banyak perusahaan outsourcing yang tidak patuh peraturan.

 

“Ke depan harus ada sertifikasi bagi seluruh perusahaan outsourcing untuk menjamin pekerja outsourcing mendapat hak-hak normatifnya sebagai pekerja,” usulnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua