Rabu, 20 Maret 2019

Giliran Advokat Peradi Uji Pasal Obstruction of Justice

 

Selain itu, menurutnya frasa “setiap orang” dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, penerapan “setiap orang” ini tidak memandang siapakah orang tersebut termasuk seseorang yang berprofesi sebagai advokat. “Jadi, seharusnya frasa ‘setiap orang’ harus dimaknai dikecualikan bagi seseorang yang berprofesi sebagai advokat ketika membela kliennya dengan itikad baik,” pintanya.

 

Karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 21 sepanjang frasa “secara langsung dan tidak langsung” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan, terhadap frasa “setiap orang” sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi seseorang yang berprofesi sebagai advokat yang membela kliennya dengan itikad baik.

 

Seperti diketahui, Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor ini pernah dimohonkan pengujian oleh Khaerudin yang juga berprofesi sebagai advokat melalui Putusan MK. No. 7/PUU-XIV/2018. Dalam amar putusannya, MK menolak permohonan ini. Alasannya, sepanjang tidak terbukti seorang advokat secara sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor, maka tidak terdapat alasan apapun untuk menyatakan Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor mengkriminalkan dan membelenggu advokat dalam menjalankan profesinya.

 

“Undang-Undang a quo adalah bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu, termasuk advokat,” demikian bunyi pertimbangan Mahkamah. (Baca Juga: Begini Alasan MK Tolak Pasal Obstruction of Justice)

 

Terkait hak imunitas advokat, Mahkamah berpendapat Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor tidak menghilangkan hak imunitas advokat. Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 yang dirujuk Pemohon sebagai landasan dalil ini berbunyi, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan (ataupun di luar sidang).”

 

“Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada ‘kepentingan pembelaan Klien’, melainkan pada (penilaian) ‘itikad baik’,” dalih Mahkamah.

 

Secara a contrario, Mahkamah menilai imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi. Sehingga, jika dihubungkan dengan norma Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor, seorang advokat yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa yang sedang dibelanya jelas tidak dapat dikatakan memiliki itikad baik.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua