Sabtu, 18 May 2019

Dilema Sistem Pemilu Serentak

Pemilu Serentak 2019 merupakan amanat konstitusi, tapi pelaksanaannya menimbulkan banyak korban tewas. Pemilu serentak ini diusulkan dibagi pemilu nasional dan pemilu daerah.
Ady Thea DA
Ilustrasi: HGW

Terhitung ada ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 meninggal. Ada juga petugas pengawas pemilu (panwaslu) dan Polri yang meninggal karena berbagai sebab selama perhelatan Pemilu Serentak 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengakui desain pelaksanaan Pemilu 2019 cukup berat. Beberapa tahapan pemilu harus diselesaikan tepat waktu dan tidak bisa ditunda.

 

Pemungutan dan penghitungan suara juga harus diselesaikan pada hari yang sama, tapi untungnya putusan MK membolehkan perpanjangan masa penghitungan suara paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN. Ketentuan ini termaktub dalam putusan MK No.20/PUU-XVII/2019. KPU memerintahkan petugasnya di TPS untuk mengatur ritme kerja, tapi pelaksanaan di lapangan sulit karena pemilih sangat antusias melihat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

 

Menurut Arief kondisi itu mengakibatkan beban kerja petugas KPPS melebihi kemampuan. Alhasil, banyak petugas KPPS mengalami kelelahan baik fisik dan mental. Sejak awal KPU telah berupaya untuk mengantisipasi hal ini, misalnya pasal 350 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Tapi melalui Peraturan KPU (PKPU) No.3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu diatur jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang.

 

Mengingat tugas KPPS yang berat, Arief menyebut KPU pernah mengusulkan agar honor KPPS dinaikan dan mendapatkan asuransi, tapi ditolak dengan alasan anggaran terbatas. “Apakah KPU tidak melakukan sesuatu? Kami sudah antisipasi berbagai persoalan yang ada sejak awal,” kata Arief dalam diskusi belum lama ini yang disiarkan stasiun radio di Jakarta. Baca Juga: Pemilu Serentak, Haruskah ‘Dirombak’ Total?

 

Arief melanjutkan jumlah KPPS yang direkrut mencapai 7,2 juta orang, panitia pengawas (panwas) sekitar 180 ribu orang, ditambah saksi yang berasal dari seluruh parpol, dan peserta pemilu lainnya diperkirakan total seluruh pihak yang ada di lapangan sekira 15 juta orang.

 

Mengacu hal ini, Arief menyebut Pemilu 2019 bukan hanya besar jumlahnya, tapi juga butuh energi besar untuk menyelenggarakannya. Semua pihak bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 baik MK, pemerintah, DPR, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP.

 

Menurut Arief, saat ini pihaknya belum memikirkan evaluasi Pemilu 2019 dan perbaikannya ke depan. Paling penting saat ini menyelesaikan tahapan Pemilu 2019 sampai tuntas. “Pengalaman kita berdemokrasi pasca reformasi itu cukup memberi kedewasaan bagi pembuat UU, pemilih, dan masyarakat secara umum untuk membuat desain pemilu terbaik,” kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua