Sabtu, 18 Mei 2019

Dilema Sistem Pemilu Serentak

Pemilu Serentak 2019 merupakan amanat konstitusi, tapi pelaksanaannya menimbulkan banyak korban tewas. Pemilu serentak ini diusulkan dibagi pemilu nasional dan pemilu daerah.
Ady Thea DA
Ilustrasi: HGW

Terhitung ada ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 meninggal. Ada juga petugas pengawas pemilu (panwaslu) dan Polri yang meninggal karena berbagai sebab selama perhelatan Pemilu Serentak 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengakui desain pelaksanaan Pemilu 2019 cukup berat. Beberapa tahapan pemilu harus diselesaikan tepat waktu dan tidak bisa ditunda.

 

Pemungutan dan penghitungan suara juga harus diselesaikan pada hari yang sama, tapi untungnya putusan MK membolehkan perpanjangan masa penghitungan suara paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN. Ketentuan ini termaktub dalam putusan MK No.20/PUU-XVII/2019. KPU memerintahkan petugasnya di TPS untuk mengatur ritme kerja, tapi pelaksanaan di lapangan sulit karena pemilih sangat antusias melihat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

 

Menurut Arief kondisi itu mengakibatkan beban kerja petugas KPPS melebihi kemampuan. Alhasil, banyak petugas KPPS mengalami kelelahan baik fisik dan mental. Sejak awal KPU telah berupaya untuk mengantisipasi hal ini, misalnya pasal 350 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Tapi melalui Peraturan KPU (PKPU) No.3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu diatur jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang.

 

Mengingat tugas KPPS yang berat, Arief menyebut KPU pernah mengusulkan agar honor KPPS dinaikan dan mendapatkan asuransi, tapi ditolak dengan alasan anggaran terbatas. “Apakah KPU tidak melakukan sesuatu? Kami sudah antisipasi berbagai persoalan yang ada sejak awal,” kata Arief dalam diskusi belum lama ini yang disiarkan stasiun radio di Jakarta. Baca Juga: Pemilu Serentak, Haruskah ‘Dirombak’ Total?

 

Arief melanjutkan jumlah KPPS yang direkrut mencapai 7,2 juta orang, panitia pengawas (panwas) sekitar 180 ribu orang, ditambah saksi yang berasal dari seluruh parpol, dan peserta pemilu lainnya diperkirakan total seluruh pihak yang ada di lapangan sekira 15 juta orang.

 

Mengacu hal ini, Arief menyebut Pemilu 2019 bukan hanya besar jumlahnya, tapi juga butuh energi besar untuk menyelenggarakannya. Semua pihak bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 baik MK, pemerintah, DPR, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP.

 

Menurut Arief, saat ini pihaknya belum memikirkan evaluasi Pemilu 2019 dan perbaikannya ke depan. Paling penting saat ini menyelesaikan tahapan Pemilu 2019 sampai tuntas. “Pengalaman kita berdemokrasi pasca reformasi itu cukup memberi kedewasaan bagi pembuat UU, pemilih, dan masyarakat secara umum untuk membuat desain pemilu terbaik,” kata dia.

 

Guru Besar Hukum Tata Negara FHUI Prof Satya Arinanto mengatakan Indonesia terus melakukan perbaikan sistem pemilu. Alasan digelarnya pemilu secara serentak agar penyelenggaraannya dapat dilakukan secara efisien. Bahkan, rencana Pemilu 2024 bakal dilaksanakan dengan 7 kotak, ditambah pilkada provinsi dan pilkada kabupaten/kota secara serentak.

 

Menurutnya, sistem pemilu serentak sebenarnya sudah baik, meski demikian perlu penyempurnaan agar pelaksanaannya lebih baik. “Ini bukan berarti sistemnya tidak bagus, tapi karena disesuaikan setiap zaman. Setiap periode, penyelenggaraan pemilu pasti dibenahi,” kata Prof Satya Arinanto dalam sebuah seminar bertajuk “Evaluasi Pemilu Serentak” di FHUI Depok beberapa waktu lalu.

 

Memperkuat sistem presidensial

Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara FHUI, Fitra Arsil melihat persoalan yang terjadi dalam Pemilu 2019 bisa jadi terkait masalah tata kelola penyelenggaraan pemilu. Mengacu pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD RI 1945, pemilu dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak ini terkait dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial.

 

Ada pandangan yang menyebut sistem presidensial punya cacat sejak lahir yakni pemenang pemilu presiden bukan berarti pemenang pemilu anggota legislatif/parlemen. Ini terjadi karena sistem presidensial menggunakan 2 kali pemilu yakni untuk memilih presiden dan anggota DPR/parlemen.

 

Jika partai politik (parpol) yang mendukung presiden terpilih tidak mampu memenangkan pemilu legislatif, jumlah parpol pendukung presiden di parlemen jumlahnya minim, Arsil menilai peluang terjadinya konflik antara pemerintah dan parlemen sangat besar. Karena dukungan yang minim di parlemen, bisa jadi parlemen terbelah antara pro dan kontra pemerintah. Ujungnya setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah tidak mendapat dukungan politik dari parlemen dan terancam deadlock.

 

Muncul gagasan agar sistem pemerintahan presidensial bisa lepas dari kondisi yang tidak menguntungkan itu, yakni menggabungkan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Parlemen pada satu waktu yang sama. Diharapkan hasil pemilu Presiden kongruen dengan hasil pemilu Parlemen. Sehingga parpol pemenang pilpres sekaligus dapat memenangkan pemilu parlemen.

 

Arsil mengatakan sistem pemilu di Indonesia menggunakan presidential treshold atau ambang batas perolehan suara parpol yang dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini diatur Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 yang membuat kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut Pemilu 2019 jumlahnya sedikit.

 

“Koalisi parpol pendukung sudah dibangun sejak awal menjelang pemilu. Hasilnya, kandidat terpilih berpeluang besar mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Sistem apa yang diinginkan MK agar pemerintah hasil pemilu mendapat dukungan parlemen yang cukup? Ini sudah tercapai,” urai Arsil.

 

Ditegaskan Arsil, tujuan pemilu serentak seperti amanat putusan MK No.14/PUU-XI/2013 yakni memperkuat sistem presidensial sudah tercapai dalam Pemilu 2019. Pemilu serentak dengan 5 surat suara merupakan original intent para perumus konstitusi. Meski demikian, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 menghadapi sejumlah persoalan terkait tata kelola. Akibatnya, banyak penyelenggara pemilu terutama KPPS yang meregang nyawa diduga karena kelelahan.

 

Jika perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemilu ini berdampak pada sistem, Arsil mengusulkan agar pemilu serentak dibagi menjadi pusat dan daerah. Tapi usulan ini berbeda dengan original intent konstitusi yang mengamanatkan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. “Kita jangan terikat dulu dengan peraturan. Peraturan itu ada untuk melayani kita, bukan sebaliknya,” katanya.

 

Ubah sistem kepartaian

Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unpad, Prof Susi Dwi Harijanti melihat sistem presidensial yang dianut Indonesia rasanya seperti sistem parlementer. Seyogyanya dalam sistem presidensial tidak ada koalisi dan jajaran kabinet diisi oleh orang yang memiliki kapasitas atau profesional. Tapi di Indonesia para menteri yang membantu presiden sebagian dicatut dari koalisi parpol pendukung presiden dan wakil presiden.

 

“Oleh karena itu untuk memperkuat sistem presidensial yang paling penting dibenahi bukan sistem pemilunya, tapi sistem kepartaiannya,” usulnya. Baca Juga: Problematika Pemilu Serentak, Perlu Evaluasi ‘Radikal’

 

Susi khawatir pemerintah selalu melakukan uji coba dalam menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan pemilu tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya, putusan MK No.51-52-59/PUU-VI/2008 yang menguji UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

 

Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 3 ayat (5) UU No.42 Tahun 2008 yang berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD” konstitusional. Tapi dalam putusan bernomor 14/PUU-XI/2013, MK berpendapat sebaliknya, Pasal 3 ayat (5) UU No.42 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional).  

 

Pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan itu dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyelenggarakan pemilu 2019 secara serentak yakni memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Meski demikian, Susi berpendapat dalam merumuskan regulasi itu tidak dipikirkan bagaimana proses sebelum dan sesudah penyelenggaraan Pemilu 2019.

 

“Kita tidak pernah mengetahui berapa beban petugas di lapangan. Maka kita saksikan Pemilu Serentak 2019 menelan banyak korban,” keluhnya.

 

Bagi Susi, penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu upaya pemenuhan HAM, tapi dalam Pemilu 2019 ini sekaligus terjadi pelanggaran karena menimbulkan banyak korban. Fungsi lain pemilu yakni peralihan kekuasaan secara damai. Seluruh jabatan publik yang diisi lewat pemilu itu untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan untuk kekuasaan. Oleh karena itu, Susi mengusulkan penyelenggaraan pemilu perlu dilakukan evaluasi secara “radikal”.

 

Susi menyayangkan dalam putusannya MK tidak memberi petunjuk yang jelas apa yang dimaksud dengan ‘serentak.’ Absennya petunjuk ini membuat pembuat UU bertindak semaunya, sehingga hasilnya berbeda dengan amanat MK. Susi mencermati yang dibongkar pasang selama ini hanya sistem pemilu, padahal penting untuk membenahi sistem kepartaian.

 

Menurut Susi, ciri presidensial, pemerintahan yang stabil ditopang oleh sistem kepartaian. Indonesia pernah mencapai kondisi tersebut di masa Orde Baru, dimana kabinet diisi oleh orang-orang profesional, bukan perwakilan parpol. Saat reformasi kewenangan Presiden dirasa terlalu kuat, sehingga harus dikurangi. Sejak reformasi, DPR semakin kuat untuk menjalankan kewenangannya lantaran fungsi legislatif diatur dalam konstitusi. “Indonesia di era reformasi ini ‘sistem presidensial rasa parlementer’,” kata dia.

 

Mengingat sistem kepartaian tidak dikelola baik, menurut Susi akibatnya tidak ada parpol mayoritas di parlemen. Perbaikan sistem pemilu yang dilakukan pemerintah dan DPR setiap menjelang perhelatan pemilu seolah hanya untuk memenuhi kebutuhan parpol saja. Bagi Susi, sistem pemilu, pemerintahan, dan kepartaian merupakan satu sistem yang tidak terpisahkan. Jika sistem pemilu dibenahi, hal serupa juga harus dilakukan untuk sistem kepartaian dan pemerintahan.

 

Untuk membenahi sistem kepartaian itu, Susi mengusulkan ambang batas parlemen dinaikan lebih dari 4 persen. Ini penting untuk menghasilkan sistem kepartaian sederhana, seperti sistem kepartaian di Amerika Serikat (AS). Negara Paman Sam itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang hanya memiliki 2 partai politik (parpol) mayoritas yakni Republik dan Demokrat. Kedua parpol itu yang menguasai parlemen di AS.

 

Sistem kepartaian sederhana ini, lanjutnya, tidak menghilangkan hak warga negara untuk membentuk parpol. Sistem ini hanya mengatur parpol yang ikut kontestasi pemilu. Tanpa sistem kepartaian sederhana, setiap pemerintahan hasil pemilu akan merasa “diganggu” terus oleh parlemen karena tidak ada parpol mayoritas, sehingga harus berkoalisi. Penting untuk diingat, mekanisme pengawasan yang dilakukan DPR ini harus selaras dengan sistem presidensial yang harus berbasis pada check and balances.

 

Bahan diskursus

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan komunitas internasional menilai sistem pemilu di Indonesia tergolong sangat rumit. Padahal ciri-ciri pemilu bebas dan adil itu seharusnya mudah diselenggarakan dan prosesnya tidak berbelit. Jatuhnya korban dalam penyelenggaraan pemilu bukan hanya terjadi kali ini, persoalan serupa juga ada pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014. Pemicunya sama, petugas mengalami kelelahan karena proses penghitungan suara melebihi waktu.

 

Menurut Titi, sistem pemilu yang selama ini digelar di Indonesia memang sulit untuk dijalankan sempurna 100 persen. Tak heran dalam penyelenggaraan pemilu selama ini ada kasus surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan (dapil). Guna mengatasi persoalan ini, Koalisi Masyarakat Sipil setelah perhelatan Pemilu 2014 sudah mengusulkan agar manajemen pemilu dibenahi menjadi pemilu nasional (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dan pemilu daerah (pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan DPRD).

 

Titi mengingatkan dalam persidangan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 Ketua Perludem ketika itu, Didik Supriyanto, hadir sebagai ahli dan menjelaskan pemilu serentak yang dimaksud itu pemilu nasional dan daerah. Namun, dalam putusan MK 14/PUU-XI/2013, menafsirkan Pasal 22E ayat (2) UUD RI 1945 bahwa pemilu berada dalam satu tarikan nafas, yakni Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota (lima kotak/surat suara).  

 

Alhasil, beban petugas penyelenggara pemilu sangat berat. Menurut Titi, mereka dituntut bekerja sempurna secara konstan tanpa jeda dalam 24 jam. Tapi hal terpenting sekarang, KPU harus fokus menuntaskan tahapan pemilu karena proses rekapitulasi suara tidak mudah. Soal evaluasi sistem pemilu serentak ini agar menjadi bahan diskursus yang nantinya dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah dan DPR, akademisi, dan masyarakat sipil.

 

“Hukum yang termaktub dalam teks tidak bisa melihat fakta di lapangan. Menurut saya ini bukan pemilu serentak, tapi ‘pemilu borongan’,” kritiknya.

 

Titi menilai UU No.7 Tahun 2017 disahkan dalam waktu yang sangat mepet dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Beleid yang disahkan pada 21 Juli 2017 itu berisi 573 pasal, dibahas di DPR dalam waktu kurang dari 7 bulan. Dari pembahasan selama 7 bulan itu selama 4 bulan sibuk membahas sistem pemilu seperti ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dan konversi suara menjadi kursi. Padahal ada banyak masalah lain yang harus diselesaikan.

 

Lebih jauh, Titi melihat materi UU No.7 Tahun 2017 mengurusi hal yang rinci dan detail yang semestinya bisa ditindaklanjuti dalam peraturan teknis. Misalnya, kapan TPS buka, dan lain-lain. Kemudian dalam Pemilu 2019 ini ada 5 surat suara, tapi logika yang digunakan pemilu yang terpisah antara legislatif dan eksekutif (pilpres). Hal ini bisa dilihat dari jumlah panitia pemilihan tingkat kecamatan (PPK) hanya 3 orang sebagaimana diatur Pasal 52 UU No.7 Tahun 2017.

 

Menurut Titi, jumlah PPK sebanyak 3 orang tidak logis dan bisa mengganggu proses pemilu jujur dan adil. Jumlah itu tidak mumpuni untuk menanggung beban melakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. “Kerangka hukum pemilu kita tidak disiapkan secara baik untuk memfasilitasi pemilu borongan 5 surat suara ini.”

 

Ditegaskan kembali oleh Titi bahwa Pemilu 2019 ini bukan pemilu serentak, tapi borongan. Padahal, Koalisi Masyarakat Sipil sudah menyampaikan dalam pembahasan UU No.7 Tahun 2017 di DPR, bahwa pemilu serentak yakni pemilu yang dibagi menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah.

 

Selain itu, kata Titi, desain pemilu serentak sejatinya tanpa menggunakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang ditetapkan sebesar 20-25 persen jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya (Pemilu 2014). Baca Juga: Resmi Jadi UU Pemilu, Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat ke MK

 

Baginya, prinsip pemilu jujur dan adil bukan hanya adil bagi peserta pemilu, tapi juga untuk pemilih dan penyelenggara pemilu. Adanya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ini tidak adil bagi pemilih karena terbatas untuk memilih kandidat calon presiden dan wakil presiden. Pemilu borongan ini juga tidak adil bagi penyelenggara karena beban dan tanggung jawab yang berat, tidak manusiawi, dan tidak logis.

 

“Kerangka (pembenahan) sistem hukum pemilu ini harus menjadi prioritas dan paling lambat tahun 2021 harus segara dibahas,” sarannya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua