Utama

Ab Massier dan Cerita tentang Bahasa Hukum Indonesia yang Terabaikan

Bahasa bukan hanya pakaian hukum, namun badan yang sesungguhnya dari hukum itu.
Oleh:
Norman Edwin Elnizar
Bacaan 2 Menit

Saya belum mengikuti lagi perkembangan atau diskusi soal hukum dalam konteks pendidikan. Tesis saya menyoroti keberagaman terminologi yang digunakan dalam buku-buku teks ilmu hukum dan kebiasaan para profesor hukum untuk melanggengkan istilah yang mereka buat sendiri atau istilah yang mereka dapatkan dari pengalaman pribadi saat mempelajari hukum. Terkait kurikulum pendidikan hukum, saya yakin pendalaman logika hukum dan kemampuan argumentasi hukum—yang sudah umum dilakukan selama ini di fakultas hukum—akan lebih bermanfaat dalam mengembangkan bahasa yang konsisten dan seragam dalam hukum alih-alih pendekatan khusus pada ‘bahasa hukum’ atau ‘terminologi hukum’.

Apakah studi bahasa hukum menjadi perhatian di Belanda? Jika iya, seberapa besar dan seperti apa bentuk perhatian di sana? Jika tidak, mengapa?

Secara umum, saya kira bahasa hukum di Belanda tidak mendapatkan perhatian sebesar yang dilakukan ahli hukum dan ahli bahasa di Indonesia.  Lebih tepatnya, bahasa hukum Belanda tidak menghadapi masalah seperti yang terjadi pada bahasa hukum Indonesia di kalangan profesi hukum Indonesia. Alasan utama perbedaan ini menurut saya karena produk hukum yang kami ‘impor’ telah dipahami dan ditulis dalam Bahasa Belanda sejak awal (misalnya kitab undang-undang hukum pidana dan hukum perdata Prancis yang menjadi dasar kitab undang-undang hukum perdata dan pidana di Belanda).

Nah, misalnya sejak awal tidak terjadi perdebatan tentang penerimaan istilah hukum Belanda 'onrechtmatige daad' di pasal 1401 dari Burgerlijk Wetboek yang lama (terjemahan dari pasal 1382 kitab undang-undang  hukum perdata Prancis). Istilah ini terus mantap dan konsisten dalam berbagai penafsiran. Yurisprudensi terkait kata berbahasa Belanda tersebut terus diikuti setelahnya. (Bandingkan dengan salah satu contoh perdebatan pilihan istilah ‘perbuatan pidana’ dan ‘tindak pidana’ di antara ahli hukum pidana Indonesia).

Apakah ada karya ahli bahasa hukum lainnya yang menjadi rujukan dalam studi ini?

Sayang sekali saya perlu melakukan penelitian lebih jauh untuk menjawab pertanyaan ini.

Berita Terkait