Senin, 28 October 2019

Ab Massier dan Cerita tentang Bahasa Hukum Indonesia yang Terabaikan

Saya belum mengikuti lagi perkembangan atau diskusi soal hukum dalam konteks pendidikan. Tesis saya menyoroti keberagaman terminologi yang digunakan dalam buku-buku teks ilmu hukum dan kebiasaan para profesor hukum untuk melanggengkan istilah yang mereka buat sendiri atau istilah yang mereka dapatkan dari pengalaman pribadi saat mempelajari hukum. Terkait kurikulum pendidikan hukum, saya yakin pendalaman logika hukum dan kemampuan argumentasi hukum—yang sudah umum dilakukan selama ini di fakultas hukum—akan lebih bermanfaat dalam mengembangkan bahasa yang konsisten dan seragam dalam hukum alih-alih pendekatan khusus pada ‘bahasa hukum’ atau ‘terminologi hukum’.

Apakah studi bahasa hukum menjadi perhatian di Belanda? Jika iya, seberapa besar dan seperti apa bentuk perhatian di sana? Jika tidak, mengapa?

Secara umum, saya kira bahasa hukum di Belanda tidak mendapatkan perhatian sebesar yang dilakukan ahli hukum dan ahli bahasa di Indonesia.  Lebih tepatnya, bahasa hukum Belanda tidak menghadapi masalah seperti yang terjadi pada bahasa hukum Indonesia di kalangan profesi hukum Indonesia. Alasan utama perbedaan ini menurut saya karena produk hukum yang kami ‘impor’ telah dipahami dan ditulis dalam Bahasa Belanda sejak awal (misalnya kitab undang-undang hukum pidana dan hukum perdata Prancis yang menjadi dasar kitab undang-undang hukum perdata dan pidana di Belanda).

Nah, misalnya sejak awal tidak terjadi perdebatan tentang penerimaan istilah hukum Belanda 'onrechtmatige daad' di pasal 1401 dari Burgerlijk Wetboek yang lama (terjemahan dari pasal 1382 kitab undang-undang  hukum perdata Prancis). Istilah ini terus mantap dan konsisten dalam berbagai penafsiran. Yurisprudensi terkait kata berbahasa Belanda tersebut terus diikuti setelahnya. (Bandingkan dengan salah satu contoh perdebatan pilihan istilah ‘perbuatan pidana’ dan ‘tindak pidana’ di antara ahli hukum pidana Indonesia).

Apakah ada karya ahli bahasa hukum lainnya yang menjadi rujukan dalam studi ini?

Sayang sekali saya perlu melakukan penelitian lebih jauh untuk menjawab pertanyaan ini.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua