Jumat, 22 November 2019

Waktunya Penyederhanaan Regulasi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

​​​​​​​Perlu ada skema insentif bagi riset yang menghasilkan temuan obat maupun alat kesehatan terbaru dengan harga yang kompetitif dibandingkan produk-produk impor.
RED
Presiden Joko WIdodo. Foto: RES

Presiden Joko Widodo mengaku memperoleh laporan mengenai bahan baku obat masih didominasi dari impor. Keadaan ini membuat Jokowi resah terhadap pertumbuhan industri farmasi dan alat kesehatan (alkes) di Indonesia. Ia berharap agar keruwetan regulasi yang menjadi kendala di industri farmasi dan alat-alat kesehatan disederhanakan.

 

Pemangkasan regulasi yang ruwet tersebut, lanjut Jokowi, diharapkan dapat menumbuhkan industri farmasi dan masyarakat bisa membeli obat dengan harga yang lebih murah. “Laporan yang saya terima, 95% bahan baku obat masih tergantung pada impor. Ini sudah enggak boleh lagi dibiarkan berlama-lama,” kata Jokowi dalam rapat terbatas Program Kesehatan Nasional, sebagaimana dikutip dari laman resmi Setkab, Jumat (22/11).

 

Sejalan dengan itu, Jokowi meminta agar skema insentif bagi riset-riset yang menghasilkan temuan obat maupun alat kesehatan terbaru dengan harga kompetitif dibandingkan produk-produk impor diperbesar. “Tolong ini juga digarisbawahi. Dan selanjutnya hasil riset itu disambungkan dengan industri penghasil alat kesehatan di dalam negeri,” katanya.

 

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri pada Kabinet Indonesia Maju. Para menteri yang hadir antara lain, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

 

Kemudian, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa, PDT, dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar, Mensos Juliari Batubara, Menkominfo Johny G. Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mendag Agus Suparmanto, Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmavati, dan Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro.



Sebagaimana diketahui, terkait percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, pada 8 Juni 2016 lalu, Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes). Inpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri.

 

Dalam Inpres secara khusus, Jokowi menginstruksikan Menkes untuk menyusun dan menetapkan rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Memfasilitasi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan terutama pengembangan ke arah biopharmaceutical, vaksin, natural, dan Active Pharmaceutical Ingredients (API) kimia.

 

Selain itu, Menkes juga diharapkan dapat mendorong dan mengembangkan penyelenggaraan riset dan pengembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan. Memprioritaskan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui e-tendering dan e-purchasing berbasis e-catalogue.


 

Baca:

 

Jokowi juga meminta Menkes untuk mengembangkan sistem data dan informasi secara terintegrasi yang berkaitan dengan kebutuhan, produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pelayanan kesehatan serta industri farmasi dan alat kesehatan. Menyederhanakan sistem dan proses perizinan dalam pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Hinggamelakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas BPJS sebagai payer dan memperluas kontrak dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

 

Sedangkan pada Februari 2017 silam, Kementerian Kesehatan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dalam mengatur persaingan usaha bidang kesehatan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Nota kesepahaman itu ditandatangani guna mencegah dan penanganan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat bidang kesehatan

 

Nota kesepahaman tersebut melingkupi pengawasan terhadap industri kesehatan seperti farmasi, pelayanan kesehatan, pemenuhan fasilitas kesehatan dan pembiayaan kesehatan yang dalam pelaksanaannya memungkinkan adanya praktik monopoli semu. Selain itu, dalam nota kesepahaman itu juga melingkupi harmonisasi dan koordinasi kebijakan persaingan usaha, sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan peraturan bidang kesehatan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua