Kamis, 07 Mei 2020

RUU Cipta Kerja dan Korupsi Perizinan di Indonesia Oleh: Ahmad Fikri Assegaf*)

Harapannya agar pemerintah dan DPR tetap terbuka dalam mendengar berbagai masukan, karena banyak masalah substansi RUU Cipta Kerja ini yang perlu masukan dari berbagai pihak.
RED
Ahmad Fikri Assegaf. Foto: RES

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia merupakan tsunami yang mengakibatkan krisis ekonomi dunia. IMF meramalkan ekonomi dunia akan berkontraksi 3%. Sementara ekonomi Indonesia diramalkan hanya akan tumbuh 0,4% dibandingkan target sebelumnya 5,4%.

Penurunan ini sangat signifikan dan jelas akan berefek langsung pada peningkatan jumlah pengangguran. Skenario terburuk pemerintah, akan ada tambahan pengangguran sejumlah 5,93 juta orang. Hingga 13 April 2020, Kemenaker mencatat sudah ada 2,8 juta orang yang di-PHK.

United Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan akan terjadi penurunan yang sangat tajam terhadap arus investasi asing (FDI) dunia, hingga sebesar 30%-40%. Penurunan ini antara lain akibat terjun bebasnya nilai banyak perusahaan, kebijakan proteksi yang muncul pada banyak negara dan perubahan strategi ekspansi banyak perusahaan multinasional.

Dengan penurunan tingkat FDI dunia ini, persaingan antar negara penerima investasi asing langsung ini menjadi lebih ketat. Meski demikian, beberapa negara seperti Australia malah untuk sementara waktu memperketat pengambilalihan saham oleh perusahaan asing. Ini dilakukan untuk menghindari sikap predatory pasar mengingat banyak perusahaan Australia mengalami penurunan nilai yang sangat signifikan.

Untuk Indonesia tampaknya pilihan cukup jelas. Investasi asing tetap dibutuhkan, bahkan bisa dikatakan more than ever. Jika tidak, bukan mustahil angka pertumbuhan ekonomi kita akan terjerembab jauh di wilayah negatif. Dengan kue FDI dunia yang mengecil, persaingan antar negara (apalagi emerging countries) untuk mendapat bagian semakin ketat. Oleh karena itu kita perlu segera mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dapat menarik FDI sebanyak mungkin.

Kendala Besar Investasi

Dari pengalaman membantu investor bergelut dengan berbagai masalah investasi selama lebih dari dua puluh tahun, studi atas pandangan beberapa asosiasi industri mengenai masalah-masalah investasi dan laporan media masa, paling tidak ada tiga tantangan besar di bidang hukum untuk investor asing maupun domestik.

Pertama, masalah produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah dibanding negara pesaing kita (misalnya Vietnam), dan peraturan ketenagakerjaan yang dari sudut pandang pengusaha kurang seimbang. Kedua, masalah tumpang tindih peraturan. Ketiga, masalah masalah perizinan yang super ruwet. Dua masalah terakhir selama ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menjadi ladang subur korupsi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua