Kamis, 02 Juli 2020

Pentingnya Melanjutkan Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Karena belum ada payung hukum yang khusus menangani persoalan korban kekerasan seksual. Negara perlu hadir mengingat minimnya akses penrlindungan bagi korban kekerasan seksual.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Usulan Komisi VIII atas pencabutan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 menunjukan ketidakmampuan DPR dalam menuntaskan pekerjaannya. Sebaliknya, dorongan agar DPR terus melanjutkan pembahasan draf RUU PKS kembali menguat.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Nasional Demokrat (Nasdem) di Badan Legislasi (Baleg) Taufik Basari mengatakan dorongan terhadap RUU PKS merupakan wujud dukungan terhadap para korban kekerasan seksual. Data kekerasan seksual setiap tahunnya menunjukan adanya peningkatan. Hal ini tentu membahayakan jika tidak terdapat payung hukum yang mengatur khusus kekerasan seksual.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi antara Baleg dengan sejumlah komisi di DPR terkait evaluasi pelaksanaan Prolegnas 2020, Selasa 30/06 kemarin. Dalam paparan pimpinan Komisi VIII mengusulkan dikeluarkannya RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 dan mengganti dengan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia.

“Fraksi NasDem menyatakan komitmennya untuk tetap memperjuangkan RUU P-KS dapat diundangkan,” ujar Taufik Basari di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (2/7/2020). (Baca Juga: Lima Fokus Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)

Taufik menjelaskan mulanya RUU PKS di periode DPR 2019-2024 usul inisiatifnya sebagai anggota dewan. Setelah itu disampaikan ke Baleg dan disetujui masuk Prolegnas Prioritas 2020 sebagai usulan Fraksi Nasdem. Namun setelah Prolegnas disahkan dalam rapat paripurna, atas permintaan pimpinan Komisi VIII RUU PKS diminta diubah statusnya menjadi usulan Komisi VIII.

“Namun ternyata setelah diubah statusnya justru membuat RUU tersebut tidak berjalan,” sesalnya.

Anggota Komisi III DPR itu menyesalkan mandegnya RUU PKS dan dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 oleh Komisi VIII. Padahal, kata pria yang biasa disapa Tobas itu, Fraksi Nasdem telah menyiapkan naskah akademik dan draf RUU. Namun begitu, Fraksi Nasdem bakal terus mengawal RUU hingga berhasil disahkan menjadi UU.

Mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini berjanji bersama Fraksi Nasdem bakal melobi fraksi-fraksi lain yang bersikap menolak keberadaan RUU PKS ini. Bila dikembalikan ke fraksi Nasdem sebagai pengusul, pihaknya bakal siap mengakomodir masukan dari berbagai pihak. “Agar RUU ini dapat lebih diterima dan tidak menimbulkan salah pengertian,” kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua