Kamis, 19 November 2020

Wow, Fee Lawyer Adik Ipar Nurhadi Urus Harta Gono Gini Rp23 Miliar!

Dari jumlah itu, jasa konsultasi hukum sebesar Rp1 miliar, dan Rp22 miliar biaya operasional dan success fee.
Aji Prasetyo
Penuntut umum pada KPK menghadirkan Rahmat Santoso sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi. Foto: AJI

Dalam suatu perkara pidana apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi seringkali terungkap sejumlah fakta, baik itu yang memang berkaitan langsung dengan perkara maupun diduga ada hubungan tidak langsung dengan perkara, tetapi merupakan fakta atau hal baru yang sebelumnya belum pernah terungkap dan diketahui masyarakat luas, seperti yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi dan pemberian gratifikasi dengan terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.

Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan para saksi di persidangan untuk membuktikan surat dakwaannya mengenai adanya dugaan gratifikasi dan suap kepada Nurhadi melalui menantunya tersebut, salah satunya Rahmat Santoso. Ia adalah seorang advokat yang kantor hukumnya berdomisili di Surabaya sekaligus adik kandung dari istri Nurhadi Tin Zuraida yang berarti adalah adik ipar dari Nurhadi sendiri.

Mulanya penuntut umum menanyakan tentang perkara perdata antara PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) melawan Kawasan Berikat Nusantara (KBN), di mana Rahmat diminta oleh Hengky Soenjoto, saudara kandung dari Hiendra Soenjoto yang merupakan direktur PT MIT dan juga merupakan salah satu tersangka dalam perkara ini untuk menjadi kuasa hukum pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). (Baca: Cerita Legal PT MIT; Gugatan Perdata, Ditinggal Customer Hingga Pailit)

Salah satu penuntut, Wawan Yunarwanto, menanyakan berapa imbalan jasa (fee) yang disepakati kedua belah pihak. “Kira-kira Rp10 miliar, 5 (Rp5 miliar) dulu setelah sukses 5 (Rp5 miliar) lagi,” ujarnya saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. 

Namun dari kesepakatan tersebut, akhirnya Rahmat hanya menerima Rp300 juta. Alasannya, Hiendra memintanya untuk tidak menjalankan cek sebesar Rp5 miliar yang sebelumnya telah diberikan karena sudah ada pengacara dari Jakarta yang mengurus perkara ini. Padahal Rahmat telah mendaftarkan PK dan meminta adanya penangguhan eksekusi atas putusan kasasi yang telah diputuskan sebelumnya.

Saat ditanya apakah ia mengetahui siapa pengacara yang dimaksud, awalnya ia mengira adalah Onggang Napitu, seorang advokat yang juga jasanya digunakan oleh Hiendra. Namun setelah proses penyidikan, nama yang dimaksud tak lain adalah keponakannya sendiri. “Saudara saya Reizky itu tau setelah disidik KPK,” pungkasnya. (Baca: Siasat Menantu Nurhadi Lakukan Korupsi)

Setelah menanyakan perihal kasus itu penuntut umum kemudian menyebutkan nama Freddy Setiawan. Rahmat pun langsung memberikan klarifikasi jika nama tersebut tidak ada hubungannya dengan Nurhadi maupun Reizky. Awalnya ada rekannya bernama Aang yang baru keluar dari penjara mengenalkan padanya Andrew, rekan satu selnya yang tak lain adalah saudara dari Freddy.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua