Penghapusan Korupsi Keuangan Negara dan Penyimpangan pada Sejarah Kriminalisasi Korupsi
Reformasi hukum semestinya memperjelas batas antara kesalahan administratif, risiko bisnis yang wajar, dan tindak pidana korupsi, bukan menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan keuangan negara. Karena itu, pembaruan UU Tipikor perlu memastikan program prioritas pemerintah, Danantara, dan BUMN tidak menjadi ruang impunitas bagi pengambil keputusan, baik pada pemerintahan saat ini maupun setelah pergantian rezim.
•Rizky Julranda