Terbaru

Adhyaksa Chambers, Wujud Nyata Transformasi Kejaksaan Menuju Pengarusutamaan ADR

RPJPN memandatkan kejaksaan untuk melakukan transformasi yang dapat mendukung percepatan investasi Indonesia melalui kepastian dan keadilan hukum yang dapat dicapai melalui mekanisme non-litigasi. Alhasil, kejaksaan membangun Adhyaksa Chambers untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
•
CR 36

Poligami Siri dan Kerentanan Perempuan dalam Kasus Pembunuhan di Madiun

Tidak adanya pencatatan perkawinan berpotensi menghambat pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Bahkan, Komnas Perempuan menduga kasus tersebut mengandung unsur femisida.
•
Firyalfatin

Korporasi Tersangka Karhutla, legislator Desak Perampasan Keuntungan hingga Pencabutan Izin

Proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan. Pelakunya harus dituntut maksimal dan pemulihan lingkungan wajib dikawal publik.
•
Ady Thea DA

Ramai Isu Pajak Pembalut, DJP dan Kemen PPPA Angkat Bicara

Pajak pembalut sedang menjadi isu terhangat saat ini. Direktorat Jenderal Pajak dan Kemen PPPA pun angkat bicara. Berikut tanggapannya.
•
Tim Publikasi Hukumonline

Akademisi FH YARSI: Pemulihan Kesehatan Mental Prioritas Utama Anak Korban Bullying

Payung hukum saat ini masih bersifat merespons dampak fisik.
•
Aji Prasetyo

Wakil Jaksa Agung Beberkan 3 Instrumen Pembaruan Penegakan Hukum

Penegakan hukum perlu bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada pemidanaan menuju pencegahan, pemulihan, dan perlindungan kepentingan masyarakat.
•
Willa Wahyuni

Jamdatun Tegaskan Pembentukan Adhyaksa Chambers untuk Optimasi Penyelenggaraan ADR

Sejalan dengan RPJPN 2025-2045, kejaksaan membentuk Adhyaksa Chambers sebagai salah satu upaya transformasi kelembagaan dalam penyelenggaraan ADR. Pembangunan Adhyaksa Chambers tidak berhubungan dengan kewenangan kejaksaan yang diperluas maupun pengambilalihan fungsi lembaga lain.
•
CR 36

Wakil Jaksa Agung: Pembangunan Tak Cukup Diukur dari Infrastruktur, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Tolok Ukur

Pembangunan harus menghasilkan manfaat nyata, berorientasi pada kesejahteraan, serta didukung efisiensi penggunaan anggaran dan kepastian hukum.
•
Willa Wahyuni

Menguak Kode Sandi "Rama" di Dakwaan Pemerasan Silmy Karim

Selain menerima jatah pimpinan per bulan senilai Rp100 juta, Silmy diduga menggunakan uang pemerasan untuk membayar biaya kuliah S-3.
•
Aji Prasetyo

Belum Terima Salinan Putusan, MA Tunda Penjelasan soal Suket Pendidikan Gibran

Pembatalan konferensi pers tersebut dilakukan sekitar satu jam sebelum jadwal pelaksanaan. Padahal, agenda itu semula ditujukan untuk mengungkap alasan hukum majelis kasasi membatalkan keabsahan suket penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
•
Hanifah Dwi Jayanti

LKBH UIN Jakarta Buka Hotline 24 Jam untuk Aduan Kekerasan di Pesantren

Menghadirkan advokasi dan pelatihan edukasi hukum bagi santri serta pengurus pesantren.
•
Firyalfatin

Gandeng Perguruan Tinggi, Kejaksaan Uji Gagasan Adhyaksa Chambers Melalui Perspektif Akademik

Sudut pandang secara akademik dinilai penting untuk dapat meningkatkan kerja-kerja kejaksaan dan Adhyaksa Chambers nantinya.
•
CR 36

Penggerebekan dan Penggeledahan Pesantren Dipersoalkan, Legislator Ingatkan Polisi Wajib Patuhi Due Process of Law

Diusulkan evaluasi menyeluruh dari pucuk pimpinan Polri jika ditemukan penyimpangan prosedur di tingkat lapangan, guna memastikan hadirnya pengayoman yang berperspektif HAM. Polri berjanji mendalami proses penggeledahan itu secara objektif dan profesional.
•
Ady Thea DA
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info