Demokrasi, Pers, dan Hoax Oleh: Yosep Adi Prasetyo*)
Pengadilan Negeri Cikarang Perkuat Putusan KPPU Terkait Sari Roti
Terkait Utang Puluhan Miliar, Prabowo Digugat Wanprestasi
Ditunggu, Realisasi Janji Capres untuk Penyandang Disabilitas
Blokir 803 Aplikasi, Pemerintah Diminta Proaktif Cegah Fintech Ilegal
Pemerintah Ingatkan Penghapusan Diskriminasi Ketenagakerjaan
Yuk! Pahami Aturan Terbaru tentang Sengketa Informasi Pemilu
Kasus Robertus Robet Dianggap Bentuk Kriminalisasi
Mau Daftar TK, SD, SMP atau SMA/SMK? Simak Aturan Mendikbud Ini
Anang Hermansyah Cabut RUU Permusikan, Semudah Itukah?
Konstruksi Pidana untuk Menjerat Tindakan Delegitimasi Pemilu
Kasus Robertus Robet Dinilai Ancaman Bagi Kebebasan Sipil di Masa Reformasi
Terkait Penyuapan Panitera, Eddy Sindoro Divonis 4 Tahun
Disrupsi Teknologi: Rentang Gaji In House dan Corporate Lawyer Naik di 2019?
Pentingnya Dekriminalisasi terhadap Pengguna Narkotika
Implikasi Positif dari 2 Regulasi Terbaru tentang Rumah Susun
DPR Jelaskan Rasio Legis Vonis Mati Koruptor Saat Bencana Nasional
PNS Pelaku Tindak Pidana Jabatan yang Sudah In kracht Harus Dipecat
Perhatikan Lima Produk Hukum Mahkamah Agung Ini Jelang Pemilu
Aturan yang Hambat Hak Memilih Resmi Diuji
Menaker Minta Pengusaha Korea Jaga Hubungan Industrial
Fee Lawyer Jadi Alibi Samarkan Pemberian Suap?
KPPU Selidiki Dugaan Keterlambatan Notifikasi 60 Peristiwa Merger
Butuh Kesungguhan Rampungkan Pembahasan RUU
KPPU Selidiki Dugaan Predatory Pricing Ojek Online
Law Firm Perlu Spesialisasi Agar Tidak Terdisrupsi Kemajuan Teknologi

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua