UU Cipta Kerja Dinilai Jauh dari Prinsip Good Governance
Mengenal Penerapan GCG bagi Perusahaan di Indonesia
Anomali Mobil Dinas KPK di Tengah Pandemi
Mengintip Kumpulan Hukum Acara MK
PPKHI Buka Pendaftaran Pengambilan Sumpah Advokat Periode November di Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia
Begini Pandangan DPR Terkait Uji UU Penanganan Covid-19
Melihat Peluang Sektor Ekonomi Digital Setelah Adanya UU Cipta Kerja
Siapkan 5 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Kementerian ATR/BPN Minta Masukan Masyarakat
Jalan Tengah Hukuman Pidana Mati ala Profesor Muladi
Mudah Mengisi Survei Pro Bono Champions 2020, Ini Daftar Pertanyaannya
Beda Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Putusan Bakamla
Arah Kebijakan Pemerintah Terkait Ketahanan Pangan
Pandemi Berlarut-larut, Nasib Pekerja Karut-marut
Ini Alasan World Bank Dukung UU Cipta Kerja
Naskah UU Cipta Kerja Sudah Disampaikan ke Presiden, DPR: Silakan Dikaji
Mendorong Penguatan Instrumen Penegakan Pidana Ketenagakerjaan
Hal yang Perlu Diperhatikan Penerbit dan Penulis Buku dalam Hak Cipta
Menampik Logika Sembrono Soal Putusan MK Tak Wajib Ditaati Oleh: Fajar Laksono Suroso*)
Bikin UU Baru Tak Boleh Buru-Buru, Ini Potensi Masalah Hukumnya!
Pemerintah Perlu Publikasikan Naskah Akhir UU Cipta Kerja
Ingin Belajar Hukum Jauh Lebih Fleksibel? Online Course Hukumonline Jawabannya!
Waspada! Domain Situs Pialang Berjangka Ilegal Menjamur
Demi Perlindungan dalam Tugas, Benarkah Jaksa akan Dilengkapi Senjata Api?
BKPM Akan Sesuaikan Sistem OSS dengan UU Cipta Kerja
Potensi Pelanggaran Data Pribadi via Kebijakan Perekaman Data Pengunjung Sarana Publik
Penanganan Aksi Tolak UU Cipta Kerja Dinilai Langgar HAM

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua