Perlu Dicari Model Baru Pendidikan Profesi untuk Hadirkan Advokat yang Berkualitas
Edukasi Hukum Pajak, Hukumonline Jalin Kerja Sama dengan IKHAPI
Debat Publik Calon Dekan FHUI Digelar
PP Jaminan Produk Halal Masih Tunggu Infrastruktur Pendukung
Suap dari Pihak Swasta, Uang Pengganti Tak Relevan
Tepatkah Kebijakan Pemerintah Turunkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat?
Apindo Dukung Revisi PP Pengupahan
RUU Perlindungan Data Pribadi Ditarget Rampung di Akhir Periode
KPPU Diminta Selidiki Praktik Kartel Bawang Putih Jilid II
Penting Diketahui, Kini Ada Panduan Penyusunan Restatement Hukum
Terkait Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa Senior VP Legal Corporate PLN
KPK Tagih Implementasi Mata Kuliah Antikorupsi
Alasan Porsi Pencegahan Harus Lebih Besar di RUU Narkotika
Aturan Sidang PHI Diminta Beri Peluang Ajukan PK
Telah Terbit, PP tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
Quo Vadis Penegakan Hukum di Wilayah Overlapping Claim Perbatasan Maritim Oleh: Adrianus A.V. Ramon*)
Praperadilan Romy Ditolak, Begini Alasan Hakim
KY: Rekomendasi 42 Hakim Didominasi Sanksi Ringan
KY Berharap RUU Jabatan Hakim Segera Dibahas
Lima Bentuk Implementasi Putusan MK 2003-2018
PP Perdagangan Perbatasan Diteken, Begini Isinya!
Kenali Modus yang Sering Digunakan Entitas Ilegal untuk Menarik Calon Nasabah
Pemerintah Tetapkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Turun
KPK Tetapkan Ketua DPRD Tulungagung Sebagai Tersangka Korupsi
Dari Soal Polisi yang Berkata Kasar Saat Bertugas Sampai Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris
UU Jaminan Fidusia Perlu Direvisi Sesuai Zamannya

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua