Sanksi Bagi CPNS yang Terbukti Gunakan Joki
Pesan Ketum Peradi-SAI Saat Penyumpahan Advokat Baru
Masker untuk Cegah Corona, BPKN Ingatkan Pasal 107 UU Perdagangan
Komisi Nasional Disabilitas untuk Siapa? Oleh: Fajri Nursyamsi*)
Empat Nama Calon Ketua Umum PERADI SAI Jelang Munas III
Masukan 3 Guru Besar Soal Omnibus Law Hingga Syarat Penarikan Kendaraan oleh Leasing
Tiga Hal Baru yang Akan Diterapkan dalam Munas III PERADI SAI
Alasan Jimly Usulkan BPIP Diubah Menjadi DNPP
Rasionalitas RUU Cipta Kerja Atur Upah Per Jam
Langkah-langkah Mitigasi Risiko dalam Antisipasi Informasi Hoax Virus Corona
Menyuap Gubernur untuk Dapatkan Izin, Pengusaha Dihukum
Beda Pandangan Mengenai Dua Keppres Berbeda Pimpinan KPK
Pemerintah: Jabatan Wamen Tetap Konstitusional
Soal Kewenangan Penerbitan SKKB Hingga Aturan Impunitas Jabatan Notaris Dipersoalkan
Mengintip Substansi RUU Cipta Kerja
Mengungkap Dugaan Konspirasi dalam Skandal Jiwasraya
​​​​​​​Dari Batas Durasi Pegawai Kontrak Hingga Buaya Piaraan Lepas Saat Banjir
Isu Virus Corona, YLKI Minta KPPU dan Polri Usut Melambungnya Harga Masker
Memahami Teknik Penyusunan Contract Drafting dalam penggunaan Bahasa Inggris
Kompetisi Peradilan Semu PERADI, FH UMY Sabet Piala Bergilir Cicero
Proses Pembentukan Pansus Angket Jiwasraya Masih Panjang
Jika Anggota Dewas KPK Mengundurkan Diri, Begini Solusinya Menurut Hukum
Bertema Tata Usaha Negara, Inilah Hasil Final Kompetisi Peradilan Semu PERADI
Opsi Penyelesaian Klaim Nasabah Jiwasraya Oleh: Rio Christiawan*)
14 Dissenting Opinions sebagai Pendirian Kuat Hakim Palguna
Minimalisir Perpecahan, PERADI RBA Usung Mekanisme OMOV Memilih Ketua

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua