Keluarkan RUU PKS, DPR Dinilai Tak Peka Terhadap Korban Kekerasan Seksual
Saling Tak Terima Penuntut Umum dan Imam Nahrawi atas Putusan Hakim
‘Peradi Peduli’ di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Satgas Temukan 105 Fintech dan 99 Investasi Bodong di Tengah Pandemi
5 Tips Sukses Jadi Kurator
Pembentuk UU 'Rombak' Daftar Prolegnas 2020 Menuai Kritik
Dihukum Denda Rp30 Miliar oleh KPPU, Ini Respons Grab
Masa ‘New Normal’: Momentum bagi In-House Counsel untuk Lebih Profesional, Simak Tipsnya!
Perpres Mekanisme Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional Terbit, Ini Isinya
Melihat Lagi Kronologi Perkara Hak Tagih Bank Bali Joko Tjandra
Pentingnya Melanjutkan Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Ini Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Kurban Aman Covid-19
Empat Langkah Perbaikan Tata Kelola Regulasi Saat Menghadapi Krisis
Menyoal Perlindungan Hak Cipta dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence
Australia Beri Dukungan MA untuk Persidangan Daring
Ketua MA Imbau Tetap Beri Layanan Terbaik Saat Pandemi
Pelaku Perkawinan Campuran Bahas Kebijakan Visa Selama Pandemi
Perppu Penanganan Covid Jadi UU, Uji Materi Kembali Dilayangkan
KPK Kumpulkan Informasi Tentang Aturan Dirjen Bea Cukai Soal Rokok Murah
Polemik Kewenangan Pemerintah Batalkan Perda dalam RUU Cipta Kerja
BPK Klaim Tak Ada Pejabat Aktif Rangkap Jabatan di BUMN/BUMD
Ketika Kejaksaan dan Kemenkumham Beda Informasi Keberadaan Joko Tjandra
Respons Himbara Soal Tindak Lanjut Peraturan Menkeu 70/2020
Mendorong BPK Cegah Penyalahgunaan Dana Covid-19
Membangun Ruang Jaga Demokrasi dalam Intervensi Kebijakan Publik Oleh: Gita Putri Damayana*)
Harapan Pemerintah Jelang Pengesahan Perppu Pilkada

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua