Presiden Jokowi Ingatkan Soal Shifting Job di Pasar Tenaga Kerja
Dua RUU Ini Kemungkinan Masuk Prolegnas
Polemik Moratorium Ekspor Nikel, Saat Hukum Dikesampingkan
Ini Rincian Lowongan CPNS 2019 di Kejaksaan Agung
Dalil Ini Dipersiapkan Sebagai Memori Kasasi KPK Atas Bebasnya Sofyan Basir
Ketum IKAHI Terpilih, Suhadi: Jiwa Kami untuk IKAHI
Kini Ada Jabatan Wakil Panglima dalam Susunan Organisasi TNI
Jumlah Bank Gemuk, OJK Siap Pertegas Regulasi Konsolidasi Perbankan
Pemerintah Diminta Batalkan Kenaikan Iuran JKN
Berharap ‘Penguatan KY’ Masuk dalam Amandemen Konstitusi
Perpres Iuran BPJS Layak Diuji Materiil
Ketua MA Tekankan Pentingnya Konsistensi Putusan
Presiden Perlu Perkuat Komitmen Indonesia Kurangi Emisi
Terlambat Notifikasi, 2 Perusahaan Didenda KPPU
Soal Rencana Kenaikan Harga, PGN Diminta Patuhi Perpres Gas Bumi
Omnibus Law Masuk Prolegnas Butuh Pembahasan Mendalam
Kongres Internasional Notaris ke-29: Mengupas Keberadaan Jabatan Notaris Oleh: Prita Miranti Suyudi*)
Minimalisir Masalah, Tim Pengawas Penerimaan CPNS Dibentuk
Pesan Ketua MA Saat Munas IKAHI XIX
Sewindu UU Bantuan Hukum, Ini 4 Saran dari YLBHI
Tujuh Langkah Atasi Dampak Impor Limbah
RUU Penyiaran Dorong Percepatan Digitalisasi
21 Calon Hakim Tingkat MA Bakal Jalani Seleksi Wawancara
Dibuka, Pengambilan Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Periode November 2019!
Omnibus Law Sektor UMKM Mulai Disusun, Bagaimana Substansinya?
Beri Perlindungan Kekayaan Intelektual, DJKI Tinggalkan Cara Lama

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua