Berlangganan Pro

Terbaru

Peradi-SAI Merajut Kasih Sayang, Keadilan dan Kesatuan

Peradi-SAI Merajut Kasih Sayang, Keadilan dan Kesatuan

Hari Ini Dibuka, Flash Sale Hukumonline Run 2024 Cuma 2 Hari!

Hari Ini Dibuka, Flash Sale Hukumonline Run 2024 Cuma 2 Hari!

Dideklarasikan 57 Pemimpin Redaksi, Begini 4 Misi ICEC

Dideklarasikan 57 Pemimpin Redaksi, Begini 4 Misi ICEC

UU Tidak Konsisten Atur Kekuatan Hukum Putusan KPPU

Penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat saat ini terhambat pada prosedur hukum acara, upaya hukum pihak yang dijatuhi sanksi, serta kompetensi atau kewenangan yang dimiliki oleh KPPU. Salah satu penyebabnya, tidak konsistennya UU terhadap kekuatan hukum putusan KPPU.

Ketua KPKPN: Kalau DPR Mau Bubarkan KPKPN Silakan Saja

Ketua Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) Yusuf Syakir tidak keberatan jika DPR ingin membubarkan KPKPN. Menurut Yusuf, KPKPN dibentuk oleh DPR dan kini terpulang kepada DPR pula keputusan untuk mempertahankan atau membubarkan lembaga yang baru berumur tiga tahun tersebut.

Tidak Sesuai PP, Investasi Jamsostek Dipertanyakan

PT Jaminan Sosial tenaga Kerja (Jamsostek) kembali dilanda permasalahan. Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jamsostek dinilai telah melakukan investasi melalui pembelian medium terms notes (MTN) tanpa persetujuan RUPS dan tidak sesuai dengan PP No.28 Tahun 1996.

Karena Ada Gugatan Intervensi, Perkara DJI Ditunda 3 Bulan

Hampir setahun proses persidangannya tertunda, kini persidangan perkara PT Danareksa Jakarta International melawan 58 krediturnya kembali ditunda selama 3 bulan. Siapa yang diuntungkan dengan penundaan sidang selama hampir setahun ini?

Tim Pemeriksa PT MHB Kuatkan Adanya Penyimpangan

Posisi Probosutedjo, adik tiri mantan Presiden Soeharto, bisa disebut semakin terpojok. Dalam lanjutan sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (7/11), terungkap adanya perbedaan antara laporan PT Menara Hutan Buana dengan kenyataan di lapangan.

Polisi Diminta untuk Buktikan Ba'asyir Bukan WNI

Tim pembela Abu Bakar Ba'asyir yang dikoordinir Adnan Buyung Nasution meminta tim kuasa hukum Mabes Polri untuk menghadirkan Kapolri Jenderal Polisi Dai Bachtiar ke persidangan. Hal itu penting untuk membuktikan tudingan polisi bahwa Ba'asyir bukan lagi WNI.

Pledoi Eurico Guterres : JPU Tidak Dapat Buktikan Dakwaan

Penasehat hukum Eurico Guterres, Wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro Integrasi (PPI), dalam pledoinya menyatakan bahwa seluruh dakwaan terhadap Eurico tidak dapat dibuktikan oleh JPU. Karena itu, mereka meminta agar majelis hakim membebaskan Eurico dari segala dakwaan.

Meski Pernah Kalah, Matori Kembali Gugat Kepemimpinan DPP PKB

Kalah tidak membuat Matori Abdul Jalil mundur. Setelah kalah, melalui pengacaranya yang baru--Alamsyah Hanafia--Matori kembali mengugat DPP PKB pimpinan Alwi Shihab. Matori sendiri tetap mengaku bahwa ia ketua umum dewan Tafidz DPP PKB yang sah.

Komisi II Minta KPKPN Segera Tuntaskan Pemeriksaan Jaksa Agung

Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) didesak oleh Komisi II DPR RI untuk segera menyelesaikan pemeriksaan terhadap Jaksa Agung M.A. Rachman. Pemeriksaan yang berlarut-larut dan berkepanjangan terhadap Jaksa Agung dikhawatirkan akan mengganggu proses penegakan hukum di Indonesia.

Gugatan terhadap BMW Diminta untuk Diterjemahkan

Kasus gugatan keluarga konsumen terhadap produsen dan dealer mobil merek BMW tampaknya akan terus berlanjut. Meski jadwal sidangnya belum pasti, majelis hakim yang akan menangani perkara ini sudah ditentukan. Mungkinkah damai ditempuh kedua belah pihak?

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com